Tembilahan – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah se-Provinsi Riau yang digelar secara virtual, Selasa (13/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Multimedia Diskominfo Pers Inhil dan diikuti langsung oleh Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Inhil, H. Dwi Budiyanto, S.Sos., M.Si., sebagai perwakilan Bupati Inhil.
Rakor strategis ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, AP, M.Si., didampingi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau, serta diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.
Fokus Bahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi
Dalam rapat tersebut, dua agenda utama menjadi fokus pembahasan, yakni:
Langkah konkret pengendalian inflasi daerah,
Isu strategis lain yang dinilai mendesak untuk ditangani bersama.
Sekda Provinsi Riau dalam arahannya mengapresiasi kerja kolektif seluruh TPID kabupaten/kota yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tantangan ekonomi dan kondisi geografis daerah.
“Upaya koordinasi yang dilakukan daerah telah menjadi catatan positif dan bahkan telah disampaikan langsung kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri,” ujar Syahrial Abdi.
Ia juga menegaskan pentingnya setiap daerah menyampaikan data faktual dan kondisi terkini wilayahnya, serta mengedepankan pendekatan kearifan lokal dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan kondisi riil daerah yang menjadi tantangan serius dalam pengendalian inflasi.
Wilayah Inhil yang sangat luas dan didominasi jalur transportasi sungai menyebabkan biaya distribusi barang menjadi tinggi. Situasi ini diperparah oleh fenomena pasang besar dalam empat bulan terakhir yang mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir.
Dampaknya, Inhil belum mampu berfungsi optimal sebagai sentra produksi komoditas pertanian. Ketergantungan terhadap pasokan bahan pokok dari luar daerah pun tak terhindarkan.
“Selama ini Inhil sangat bergantung pada pasokan komoditas dari luar daerah, bahkan dari luar Provinsi Riau seperti Sumatera Barat. Ketika daerah pemasok terdampak bencana, otomatis distribusi terganggu dan berpotensi memicu kenaikan harga,” disampaikan dalam laporan TPID Inhil.
Sebagai langkah antisipatif, TPID Kabupaten Inhil telah melakukan terobosan dengan menjalin kerja sama pasokan komoditas dari sejumlah daerah alternatif seperti:
Provinsi Jambi
Palembang (Sumatera Selatan)
Lampung
Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga dan menekan potensi lonjakan harga di pasar lokal.
Forkopimda dan Lembaga Strategis Turut Hadir.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur penting daerah, antara lain:
Unsur Forkopimda Kabupaten Inhil
Kepala Bulog Inhil
Kepala BPS Inhil
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.(Thonk)
