Indragiri Hilir - Riau, Program Universal Health Coverage (UHC) alias berobat gratis di Kabupaten Indragiri Hilir dikabarkan lagi “SAKIT PERUT”. Dulu digadang-gadangkan jadi Program Sakti Mandraguna, sekarang kok malah jadi Program Sakti Banyak Yang Bertanya...?.
Untuk warga yang biasanya berangkat ke RS hanya bermodalkan KTP, sekarang harus siap-siap memastikan terlebih dahulu apakah benar-benar sudah terdaftar di Program UHC atau belum.
Saat awak media menanyakan prihal tersebut, Mohammad Wahyudin dari Partai Gerindra yang juga menjadi Ketua Komisi IV DPRD Inhil mengatakan, bahwa hal tersebut terjadi karena adanya pengurangan Budget sharing anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) sebanyak 56.000 peserta.
"Benar, terjadi pengurang dana sharing oleh provinsi sebanyak 56.000 untuk program UHC ini. Dan akibat dari pengurangan tersebut, timbul persoalan baru yang harus segera dicarikan solusinya. Karena ada pengurang Budget sharing, maka pasien yang baru mendaftarkan bulan ini, baru aktip bulan depan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan biaya pengobatan saat statusnya belum aktif..? Apakah ditanggung pemerintah atau mandiri,” ucapnya.
Mohammad Wahyudin juga berencana memanggil Dinas kesehatan dan RSUD serta dinas terkait lainnya, guna mendudukan asal muasal permasalahan ini.
“Harus ada solusi kongkrit untuk masyarakat, maka dari itu, kita akan secepatnya memanggil dinas-dinas terkait untuk membicarakan hal ini,” ucapnya mengakhiri pertanyaan.
Kami mencoba menemui dan meminta klarifikasi tentang masalah ini kepada PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dr. Udin Syafrudin, M.Kes. Beliau membenarkan bahwa terjadi pengurangan Budget sharing dari Provinsi sebanyak 56.000.
“Kitakan awalnya 186.000 dan tahun ini ternyata tinggal 130.000 dari Provinsi, kalau untuk Pusat tetap 70.000 dan Kabupaten pun tetap 35.000,” ungkapnya.
dr. Udin Syafrudin, M.Kes juga menjelaskan, karena terjadinya pengurangan tersebut, status keaktifan BPJS tidak lagi menjadi prioritas dikarenakan hanya 72% tidak sampai 80%.
“Karena status kita tidak lagi menjadi prioritas, maka tidak bisa lagi mendaftar hari ini aktifnya hari ini juga, tapi aktifnya bulan depan, dan ini mulai berlaku terhitung bulan Februari. Kita juga masih mengusahakan ke pihak BPJS agar bulan Maret. Jadi yang kita kurangi itu peserta yang tidak aktif bukan yang aktif,” mengakhiri. (Thonk)
