TEMBILAHAN – Lambannya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Tahun Anggaran 2026 menuai kritik dari berbagai pihak. Ketua DPD Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PW MOI) Inhil, Fitra Andriyan, meminta pihak eksekutif dan legislatif segera menemukan titik temu agar pengesahan APBD tidak terus berlarut.
Menurut Fitra, tarik ulur pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD berpotensi besar merugikan masyarakat, terutama dalam kondisi kebutuhan publik yang semakin meningkat menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
“Jika pembahasan APBD ini tak kunjung menemui jalan tengah, saya khawatir masyarakatlah yang pertama kali menjadi korbannya,” ujar Fitra, Kamis (15/01/2026).
Fitra menilai, keterlambatan pengesahan APBD bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung terhadap denyut ekonomi daerah. Tanpa APBD yang sah, berbagai program pembangunan, pembayaran kegiatan, hingga belanja daerah akan terhambat.
“Bisa dipastikan jika APBD tak kunjung disahkan, perputaran ekonomi di Inhil akan melambat secara signifikan. Akibatnya, semua sektor akan dirugikan, mulai dari pelaku usaha kecil hingga masyarakat bawah,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa momentum menjelang Ramadhan dan Idul Fitri seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena pada periode tersebut kebutuhan masyarakat meningkat dan aktivitas ekonomi semestinya justru didorong.
Lebih lanjut, Fitra juga menyesalkan isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan adanya tarik menarik kepentingan di internal pemerintahan yang menyebabkan APBD tak kunjung disahkan.
“Kita meminta semua pihak melepaskan ego sektoral dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Pemerintah daerah bersama DPRD harus segera mengambil sikap konkret untuk mempercepat pengesahan APBD demi masyarakat,” kritiknya.
Menurut Fitra, dampak keterlambatan APBD juga berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan menurunkan kepercayaan investor, di saat Kabupaten Indragiri Hilir tengah berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan di berbagai sektor.
“Kita minta DPRD dan eksekutif benar-benar menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik sektoral. Jangan sampai persoalan birokrasi mengorbankan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(Thonk)
