GARDAMEDIA.CO.ID, Tembilahan — Kamis 15/01/2026, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memaparkan rencana pembangunan infrastruktur strategis daerah dalam forum bersama Anggota Komisi V DPR RI H. A. Bakri HM dan Anggota Komisi IX DPR RI Ir. H. Sahidin, yang turut dihadiri unsur lintas sektor dari berbagai balai teknis Kementerian PUPR serta perangkat daerah terkait.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyinergikan program pembangunan pusat dan daerah, khususnya untuk mempercepat pemerataan infrastruktur serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut:
Kepala BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional);
Kepala BWSS III (Balai Wilayah Sungai Sumatera III);
Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera III;
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Riau;
Satuan Kerja Sekolah Rakyat
Serta Dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Dalam pemaparan yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menguraikan sejumlah poin strategis pembangunan yang membutuhkan dukungan lintas sektor dan pemerintah pusat, antara lain:
1. Kondisi jalan nasional, provinsi,
dan kabupaten, yang masih memerlukan peningkatan kualitas guna menunjang mobilitas orang dan distribusi barang.
2. Pembaruan usulan pembangunan sejumlah ruas jalan strategis, khususnya pada koridor ekonomi rakyat serta konektivitas antardaerah dan antarprovinsi.
3. Optimalisasi Bandara Udara Tempuling, sebagai pintu masuk transportasi udara dan penunjang pertumbuhan sektor ekonomi serta pelayanan publik.
4. Pembangunan Pelabuhan Ro-Ro Parit 21, guna memperkuat konektivitas transportasi sungai dan laut.
5. Revitalisasi Pasar Terapung Tembilahan pascakebakaran, sebagai ikon ekonomi rakyat dan destinasi wisata daerah.
6. Melanjutkan revitalisasi Pasar Pulau Kijang, yang selama ini mengalami stagnasi dan diharapkan kembali menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat.
7. Rencana pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) baru, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
8. Permintaan dukungan optimalisasi infrastruktur daerah dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan nasional.
9. Dukungan optimalisasi infrastruktur wilayah sungai nasional, mengingat karakter geografis Inhil yang didominasi perairan dan lahan pasang surut.
10. Transisi menuju sistem pengolahan sampah ramah lingkungan, sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.
11. Dukungan infrastruktur sanitasi pada perumahan layak huni masyarakat, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan warga.
Anggota Komisi V DPR RI, H. A. Bakri HM, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai Indragiri Hilir memiliki potensi besar, namun memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat agar mampu berkembang lebih cepat.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ir. H. Sahidin, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan komitmen konkret dalam bentuk dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat, demi terwujudnya pembangunan Indragiri Hilir yang lebih maju, merata, dan berkelanjutan. (Thonk)
