Indragiri Hilir, Riau – Dugaan permainan tarif angkutan speedboat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali memantik sorotan keras. DPD PW-MOI Inhil menilai negara telah lalai menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat pesisir yang selama ini bergantung penuh pada transportasi sungai.
Kabupaten Indragiri Hilir, dengan jumlah penduduk sekitar 749 ribu jiwa, merupakan wilayah yang sebagian besar aktivitas warganya bergantung pada jalur air.
Sungai Indragiri menjadi urat nadi mobilitas, sekaligus satu-satunya akses bagi banyak desa yang terisolasi dari jalur darat.
Namun ironisnya, moda transportasi utama tersebut justru dinilai jauh dari standar pelayanan publik yang adil dan manusiawi.
“Speedboat kayu yang sempit, padat, minim keselamatan, tapi tarifnya justru tak menentu. Rakyat dipaksa memilih antara membayar mahal atau tak bisa bepergian,” tegas Ketua DPD PW-MOI Inhil dalam pernyataan sikapnya.
DPD PW-MOI Inhil juga menyoroti praktik tarif yang dinilai tidak transparan. Pada rute dan waktu yang sama, penumpang bisa dikenakan harga berbeda tanpa penjelasan resmi. Tidak ada papan informasi tarif di pelabuhan, tidak ada standar baku, dan tidak tersedia mekanisme pengaduan yang jelas.
“Ini bukan sekadar urusan bisnis, ini menyangkut keadilan sosial. Jika negara membiarkan tarif publik berjalan liar tanpa regulasi, itu artinya negara membiarkan rakyat berhadapan langsung dengan pasar yang kejam,” tegasnya.
PW-MOI menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak penyesuaian tarif apabila dilakukan secara resmi, transparan, dan berdasar regulasi. Kenaikan BBM, faktor cuaca, dan biaya operasional bisa dimaklumi. Namun yang ditolak adalah kenaikan sepihak tanpa dasar hukum.
Menurut PW-MOI, persoalan ini mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan otoritas pelabuhan. Ketidakhadiran negara membuka ruang subur bagi praktik yang merugikan masyarakat kecil.
“Ketika rakyat tidak tahu tarif resmi dan tidak tahu harus mengadu ke mana, maka ketidakadilan itu menjadi sistemik,” tegasnya.
Kondisi tersebut, jika terus dibiarkan, dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Negara akan dipersepsikan absen, bahkan tunduk pada kepentingan tertentu.
DPD PW-MOI Inhil menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan instansi terkait:
1. Penetapan tarif speedboat yang jelas,
tertulis, dan diumumkan secara terbuka.
2. Pengawasan aktif dan rutin di lapangan.
3. Penindakan tegas terhadap operator yang
melanggar ketentuan.
4. Pembukaan kanal pengaduan publik yang
mudah diakses masyarakat.
“Transportasi laut adalah wajah kehadiran negara di pesisir. Jika dalam urusan tarif saja negara tak mampu adil dan tegas, maka jangan heran jika kepercayaan rakyat terus terkikis,” tegas PW-MOI.
Organisasi ini menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan berdiri bersama masyarakat pesisir agar pelayanan publik, khususnya sektor transportasi laut, tidak berubah menjadi ruang ketidakadilan yang dibiarkan.(thonk)
