Tembilahan – Senin 12/10/2026, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, bertempat di Ruang Multimedia Diskominfopers Inhil.
Rakor tersebut dilaksanakan secara virtual dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, serta diikuti oleh para kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari seluruh Indonesia. Forum ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi sekaligus memastikan program prioritas nasional berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat inflasi nasional pada Desember 2025 sebesar 0,64 persen (month to month). Sementara itu, inflasi tahunan (year on year) berada pada angka 2,92 persen, begitu pula inflasi tahun kalender sebesar 2,92 persen, yang masih berada dalam rentang target inflasi nasional 1,5 hingga 3,5 persen.
Meski secara nasional masih terkendali, rakor menekankan perlunya kewaspadaan daerah terhadap dinamika harga kebutuhan pokok yang dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Inflasi Tertinggi
Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi tercatat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,66 persen dengan andil inflasi 0,48 persen. Disusul kelompok transportasi sebesar 0,55 persen (andil 0,07 persen), serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,00 persen (andil 0,07 persen).
Rakor juga memaparkan perkembangan harga sejumlah komoditas strategis pada Minggu ke-II Januari 2026, di mana kenaikan harga masih didominasi oleh bawang putih, telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, serta beras di berbagai daerah.
Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah untuk segera ditangani melalui penguatan distribusi, pengamanan stok, dan stabilisasi pasokan.
Pada pemaparan kondisi inflasi daerah, tercatat terdapat 10 provinsi dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi secara nasional. Dalam daftar tersebut, Provinsi Riau menempati urutan ketiga dengan inflasi mencapai 4,88 persen (year on year). Angka ini menjadi alarm bagi seluruh pemerintah daerah di Riau, termasuk Indragiri Hilir, untuk lebih agresif dalam mengambil langkah pengendalian.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah daerah agar tidak berhenti pada tataran koordinasi, tetapi segera menerjemahkan hasil rapat ke dalam langkah nyata di lapangan. Mulai dari optimalisasi peran TPID, pelaksanaan operasi pasar, penguatan kerja sama antardaerah (KAD), hingga perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.
Partisipasi aktif Wakil Bupati Yuliantini dalam forum strategis ini menegaskan komitmen Pemkab Indragiri Hilir untuk terus hadir menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam hal keterjangkauan harga bahan pokok maupun akses terhadap hunian layak melalui dukungan Program 3 Juta Rumah. (Red)
