Gardamedia.co.id, Pekanbaru, 27 April 2026 — Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana yang dipicu fenomena Super El Niño. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (27/4/2026) di Lantai 5 Polda Riau, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan lintas sektor.
Rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI–Polri, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman Karhutla yang berpotensi meningkat seiring perubahan iklim ekstrem.
Mengusung tema “Kolaborasi Strategis Pemda, TNI–Polri, Pelaku Usaha dan Seluruh Elemen Masyarakat dalam Menghadapi Potensi Super El Niño yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2026,” kegiatan ini menegaskan komitmen bersama untuk tidak memberi ruang terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Rakor dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Riau, para kepala dinas terkait, pimpinan instansi vertikal, hingga perwakilan perusahaan perkebunan. Dari tingkat kabupaten/kota, turut hadir para Kapolres, Dandim, kepala BPBD, serta kepala daerah. Kalaksa BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, R. Arliansah, juga hadir sekaligus mewakili Bupati Indragiri Hilir dalam forum strategis tersebut.
Dalam rangkaian kegiatan, para pimpinan daerah dan instansi memberikan keynote speech yang menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat dalam mengantisipasi Karhutla. Penandatanganan pakta integritas oleh perwakilan perusahaan menjadi simbol komitmen kuat dunia usaha dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla secara berkelanjutan.
Berbagai paparan disampaikan oleh narasumber eksternal maupun internal. Kepala BMKG Provinsi Riau memaparkan prediksi cuaca dan potensi peningkatan hotspot akibat kemarau panjang. Sementara itu, Kalaksa BPBD Provinsi Riau menekankan pentingnya kesiapan personel, sarana prasarana, serta koordinasi lintas instansi dalam menghadapi situasi darurat.
Dari sisi kebijakan lingkungan, Dinas LHK Provinsi Riau menguraikan pemetaan wilayah rawan Karhutla dan langkah mitigasi, termasuk pengawasan ketat terhadap perusahaan pemegang konsesi. Dukungan operasi udara, seperti water bombing dan modifikasi cuaca, juga menjadi bagian dari strategi terpadu yang dipaparkan oleh pihak TNI AU.
Saat kami coba menghubungi via phone, R. Arliansah mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui BPBD siap mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada guna menghadapi potensi Karhutla tahun ini.
“Kami tidak ingin lagi kecolongan. Kesiapsiagaan harus dimulai dari sekarang, mulai dari penguatan personel, kesiapan peralatan, hingga koordinasi lintas sektor. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Kami di daerah siap bergerak cepat dan bersinergi penuh dengan seluruh pihak,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat akan terus diperkuat, terutama di wilayah-wilayah rawan kebakaran, guna menekan potensi Karhutla sejak dini.
Rakor ini tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga penegasan sikap politik negara dalam melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman Karhutla. Seluruh pihak diharapkan tidak sekadar hadir secara administratif, tetapi benar-benar mengambil peran aktif dan bertanggung jawab di lapangan.
Dengan sinergi yang kuat dan komitmen bersama, Provinsi Riau optimistis mampu menghadapi tantangan Karhutla Tahun 2026 secara lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.(THONK)