Gardamedia.co.id. TEMBILAHAN, Riau 19 Mei 2026 — Polemik biaya masuk siswa baru di MTsN 2 Indragiri Hilir semakin memanas. Kali ini, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Indragiri Hilir resmi melayangkan surat kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir untuk meminta digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan polemik biaya masuk siswa baru yang mencapai Rp2.335.000.
Langkah tersebut dilakukan menyusul derasnya sorotan publik setelah rincian biaya masuk siswa baru beredar luas di media sosial dan memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai, angka tersebut terlalu memberatkan, terutama bagi keluarga kurang mampu yang berharap pendidikan negeri berbasis agama dapat diakses secara lebih terjangkau.
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia Inhil, Rosmely, menegaskan bahwa permintaan RDP bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tekanan moral agar persoalan ini dibuka secara terang benderang di hadapan publik.
“Jangan sampai dunia pendidikan kehilangan kepercayaan masyarakat hanya karena persoalan transparansi. DPRD harus segera memfasilitasi RDP agar semuanya jelas, mulai dari dasar hukum, mekanisme penetapan biaya, sampai ke mana aliran dan penggunaannya,” tegas Rosmely.
Dalam surat resmi yang disampaikan ke DPRD, PPWI Inhil menyoroti berbagai item pembiayaan yang dinilai memicu pertanyaan publik, mulai dari pengadaan meja kursi, labor komputer, pengembangan mutu pendidikan, kegiatan sekolah, hingga pengadaan seragam siswa.
Tak hanya itu, PPWI juga mempertanyakan apakah biaya tersebut benar-benar bersifat sukarela atau justru menjadi kewajiban terselubung bagi wali murid. Sorotan juga diarahkan pada proses pengukuran seragam yang dilakukan di lingkungan sekolah tanpa kejelasan penjahit yang ditunjuk, hingga pelaksanaan PPDB yang disebut berlangsung lebih cepat dibanding sekolah lain.
Rosmely menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan transparan.
“Ini bukan serangan terhadap dunia pendidikan. Justru ini bentuk kepedulian agar sekolah tetap dipercaya masyarakat. Pendidikan jangan sampai tercoreng oleh kebijakan yang menimbulkan kesan memberatkan rakyat,” ujarnya lagi.
PPWI Inhil juga meminta agar dalam RDP nantinya turut dihadirkan pihak Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, kepala sekolah MTsN 2 Indragiri Hilir, komite sekolah, serta unsur pengawas pendidikan agar seluruh persoalan dapat dibuka secara menyeluruh dan tidak menyisakan spekulasi di tengah masyarakat.
Polemik biaya masuk MTsN 2 Inhil sendiri kini terus menjadi bahan perdebatan publik. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil, muncul kekhawatiran bahwa biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh hak pendidikan secara layak.(Thonk)
