GARDAMEDIA, TEMBILAHAN - Selasa 06/01/2026, Ketua komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Mohammad Wahyudin menyebut Universal Health Coverage (UHC) adalah salah satu mimpi yang diharapkan oleh komisi IV dan Masyarakat Inhil.
"Sebagai ketua komisi IV yang membidangi masalah kesehatan, memang UHC adalah salah satu mimpi yang diharapkan oleh komisi IV di dalam mengawal kebijakan pemerintah untuk masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan semesta/UHC," ucap Wahyudin saat rapat di gedung DPRD Kab. Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan.
Wahyudin mengungkapkan, pihaknya sangat menginginkan bahwasanya UHC jangan hanya sekedar selogan, karena menurutnya ini perlu pengkajian.
Dari peserta-peserta BPJS kita yang awalnya 186.000 ternyata sekarang tinggal 130.000 dari Provinsi, kalau untuk Pusat tetap 70.000 dan Kabupaten pun tetap 35.000. Hal tersebut terjadi karena adanya pengurangan Budget sharing anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) sebanyak 56.000 peserta.
Ia menjelaskan, akibat pemangkasan tersebut, peserta yang baru mendaftar BPJS pada bulan berjalan baru akan aktif pada bulan berikutnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama bagi warga tidak mampu yang mendadak sakit.
“Yang jadi masalah, bagaimana dengan biaya pengobatan warga saat status BPJS mereka belum aktif? Apakah ditanggung pemerintah atau harus mandiri?” tegasnya.
Wahyudin menekankan bahwa yang dibicarakan DPRD bukan sekadar angka, melainkan nasib manusia. Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak justru mengorbankan masyarakat miskin dan rentan miskin.
“Yang kami bicarakan ini bukan angka, tapi manusia. Jangan sampai yang benar-benar miskin justru kehilangan BPJS, sementara yang seharusnya tidak berhak masih terdata,” katanya.
Dinas Kesehatan Inhil mengakui pengurangan kuota dari Provinsi Riau berdampak besar terhadap pelaksanaan UHC. Untuk tahun 2026, kuota PBI APBD Kabupaten Inhil hanya sekitar 7.500 peserta, atau sekitar 500–600 orang per bulan. Jumlah ini turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 1.200 peserta per bulan.
Kepala Dinas Kesehatan Inhil, dr. Udin Syafrudin, M.Kes, membenarkan adanya pemangkasan budget sharing dari Provinsi.
“Awalnya kita mendapatkan kuota sekitar 186.000 peserta dari provinsi. Tahun ini tinggal sekitar 130.000. Untuk pusat tetap 70.000 dan kabupaten 35.000,” jelasnya.
dr. Udin juga menyampaikan bahwa akibat pengurangan tersebut, tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Inhil kini hanya berada di angka 72 persen, di bawah standar prioritas 80 persen. Konsekuensinya, pendaftaran BPJS tidak bisa lagi langsung aktif di hari yang sama.
“Mulai Februari, pendaftaran baru aktifnya bulan berikutnya. Kami masih mengupayakan agar bisa dipercepat menjadi bulan Maret,” ujarnya.
Yang dikurangi adalah peserta yang tidak aktif, bukan peserta lama yang masih berjalan. Namun persoalan paling krusial justru dialami warga miskin yang mendadak sakit dan belum terdaftar.
“Yang bermasalah itu masyarakat tidak mampu yang tiba-tiba sakit. Mereka inilah yang paling terdampak,” ucap dr. Udin menjelaskan.
Komisi IV DPRD Inhil juga menyoroti proses reaktivasi BPJS yang memakan waktu hingga 3×24 jam. Di lapangan, banyak warga mengeluhkan tetap diminta membayar biaya pengobatan meski telah mengantongi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Ini sering kami terima laporannya. Sudah dinyatakan aktif, tapi di lapangan masih diminta bayar. Ini tidak boleh terus terjadi,” tegas Wahyudin.
Menurut DPRD, lemahnya koordinasi antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan rumah sakit justru memperparah kebingungan masyarakat.
Sementara itu, dari sisi Dinas Sosial, diakui bahwa penonaktifan puluhan ribu peserta PBI disebabkan banyaknya data yang tidak valid, mulai dari perbedaan NIK, nama, hingga perubahan domisili.
Sekretaris Dinas Sosial Inhil, Yusma, menyebut hanya peserta dengan data valid yang dapat direaktivasi.
“Kalau datanya tidak sinkron, sistem otomatis menonaktifkan. Ini fakta yang harus kita akui,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengurangan kuota PBI dari Provinsi Riau, yang disebut turun drastis dari sekitar 86 ribu menjadi 30 ribu peserta, murni disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan provinsi, bukan karena perubahan indikator kesejahteraan masyarakat.
DPRD Inhil menilai kondisi ini berpotensi memicu krisis sosial jika tidak ditangani secara serius. Penonaktifan massal BPJS dinilai bertolak belakang dengan semangat Universal Health Coverage yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Kalau yang mampu dinonaktifkan, itu wajar. Tapi yang benar-benar miskin jangan dikorbankan. Ini soal tanggung jawab negara,” tegas Wahyudin.
Komisi IV mendesak pemerintah daerah segera melakukan pendataan ulang, memperbaiki basis data masyarakat miskin, serta membuka kebijakan darurat agar warga tidak mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan saat sakit mendadak.
Dengan tingkat keaktifan kepesertaan yang masih di kisaran 72 persen, target UHC 80 persen dinilai terancam sulit tercapai tanpa penambahan kuota dan intervensi anggaran.
“Kalau tidak ada langkah luar biasa, jangan heran kalau keluhan masyarakat soal BPJS terus bermunculan,” pungkasnya.
Akibat dari pengurangan tersebut, timbul persoalan baru yang harus segera dicarikan solusinya. Karena ada pengurang Budget sharing, maka pasien yang baru mendaftarkan bulan ini, baru aktip bulan depan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan biaya pengobatan saat statusnya belum aktif..? Apakah ditanggung pemerintah atau mandiri,” ucapnya.
Sampai berita ini di turunkan, Pihak dprd maupun dinas terkait belum menemukan titik kesepahaman atas masalah tersebut. Dan dalam waktu dekat pihak dprd berencana akan memanggil seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di inhil guna mencari solusi tentang permasalahan ini. (Thonk)
