Oleh: H. Kartika Roni
Indragiri Hilir - Pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 bukan lagi sekadar agenda anggaran, ia telah berubah menjadi sidang terbuka pembongkaran kegagalan politik.
Di forum itu, publik menyaksikan satu hal dengan sangat jelas, Bupati H. Herman berdiri sendirian, dihujani kritik, sementara koalisi yang dulu bersumpah setia kini memilih menjadi penonton pengecut.
Inilah wajah asli politik Inhil hari ini "keras di baliho, bisu di tanggung jawab".
RAPBD 2026 dipaparkan seperti laporan teknis tanpa nyawa, angka-angka berderet, tetapi makna hilang. Visi kabur, prioritas tak terbaca, keberpihakan samar. Ketika belanja rutin kembali membengkak dan program strategis tak mampu menjawab kebutuhan rakyat, DPRD tentu tak perlu banyak alasan untuk menyerang. Pemerintah daerah sendiri yang membuka pintu kelemahannya.
Namun yang paling memuakkan bukan hanya buruknya presentasi anggaran, yang paling memalukan adalah hilangnya Koalisi Inhil Hebat, koalisi yang dulu lantang menjual harapan kini mendadak amnesia politik.
Koalisi yang dulu berteriak “perubahan”, kini bisu ketika perubahan itu dipertanyakan.
Tak ada barisan pembelaan, tak ada narasi tandingan, tak ada keberanian. Seolah-olah setelah kekuasaan diraih, tanggung jawab tak lagi penting.
Di sinilah publik patut jujur membaca situasi, Koalisi Inhil Hebat tampaknya bukan dibangun atas dasar idealisme, melainkan transaksi. Ia hidup saat butuh suara, dan mati saat dibutuhkan tanggung jawab. Setelah jabatan diamankan, masing-masing kembali mengurus perut sendiri.
Bupati pun akhirnya menjadi korban dari koalisi yang rapuh dan oportunistik, namun jangan salah, Bupati H. Herman juga tak bisa sekadar bermain sebagai korban. Kepemimpinan bukan hanya soal diserang atau dibela, tetapi tentang kecakapan mengendalikan keadaan.
Ketika dukungan politik goyah, seharusnya ada strategi, ketika kepercayaan publik menipis, seharusnya ada terobosan, dan ketika anggaran dipertanyakan, seharusnya ada kejelasan arah.
Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah terlihat defensif, komunikasi buruk, dan narasi pembangunan kehilangan daya hidup. Akibatnya, pembahasan RAPBD bukan menjadi ruang kolaborasi, melainkan arena saling curiga.
DPRD menyerang, pemerintah bertahan, koalisi menghilang, dan rakyat, seperti biasa, hanya dijadikan latar belakang penderita, padahal rakyatlah yang seharusnya menjadi pusat dari seluruh angka dalam RAPBD.
Pertanyaannya kini sederhana namun mematikan, "untuk siapa sebenarnya kekuasaan ini dijalankan..?".
Jika Koalisi Inhil Hebat hanya muncul saat kampanye dan menghilang saat tanggung jawab datang, maka publik berhak menyimpulkan bahwa koalisi ini bukan instrumen perubahan, melainkan kendaraan kekuasaan murahan.
Dan jika seorang bupati terus dibiarkan bertarung sendirian tanpa dukungan politik yang jujur dan sehat, maka jangan heran bila masa depan Inhil tak lagi ditentukan oleh visi pembangunan, melainkan oleh intrik, kompromi gelap, dan perang kepentingan.
Sejarah tak akan peduli siapa yang paling lihai berpidato di ruang sidang, sejarah hanya akan bertanya satu hal, "siapa yang berjuang untuk rakyat, dan siapa yang berkhianat demi kekuasaan".
Kabiro inhil (Toto/thonk)
