Gardamedia.co.id, Batam — Jalur laut di wilayah barat Batam kembali disorot. Sejumlah temuan lapangan mengindikasikan adanya dugaan aktivitas penyelundupan beras dalam skala signifikan melalui kawasan Sekupang. Kegiatan tersebut disebut berlangsung berulang dan terorganisir, memanfaatkan pelabuhan tidak resmi atau yang kerap dikenal sebagai “pelabuhan tikus”.
Investigasi di lapangan mendapati kapal-kapal kayu bersandar secara bergantian pada malam hari. Proses bongkar muat berlangsung cepat, melibatkan sejumlah pekerja yang bergerak sistematis. Tidak terlihat kepanikan ataupun upaya penyamaran berlebihan, menimbulkan dugaan bahwa aktivitas tersebut telah berjalan cukup lama dan terjadwal.
Diduga Tidak Melalui Prosedur Kepabeanan
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di sekitar lokasi, beras yang diturunkan tidak melalui jalur distribusi resmi maupun prosedur kepabeanan sebagaimana mestinya. Komoditas tersebut diduga selanjutnya dikirim ke beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk menuju Tanjung Balai Karimun dan daerah sekitarnya.
Apabila terbukti, praktik ini berpotensi melanggar ketentuan di bidang kepabeanan dan perdagangan pangan. Selain merugikan penerimaan negara, distribusi beras tanpa pengawasan resmi juga dapat memengaruhi stabilitas harga pasar lokal dan merugikan pelaku usaha yang menjalankan prosedur sesuai aturan.
Pengawasan Dipertanyakan
Sebagai wilayah perbatasan yang strategis dan berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional, pengawasan laut di Batam semestinya berada dalam kontrol ketat aparat terkait. Namun aktivitas yang disebut berlangsung terbuka dan berulang ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas patroli dan sistem pengawasan di titik-titik rawan.
Sejumlah pengamat maritim menilai lemahnya pengawasan di pelabuhan tidak resmi berpotensi membuka celah bagi distribusi berbagai komoditas ilegal, tidak terbatas pada bahan pangan.
Dampak Ekonomi dan Keamanan Pangan
Masuknya beras secara tidak resmi membawa sejumlah risiko, antara lain: Gangguan keseimbangan harga di pasar lokal, Persaingan tidak sehat bagi distributor resmi, Potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor pajak dan bea masuk, Peredaran pangan tanpa jaminan standar mutu dan keamanan
Dalam jangka panjang, pola distribusi ilegal yang tidak ditindak tegas dikhawatirkan berkembang menjadi jaringan terorganisir yang semakin sulit dikendalikan.
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga laporan ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari instansi berwenang terkait dugaan aktivitas tersebut. Media ini masih berupaya mengonfirmasi kepada aparat penegak hukum dan otoritas pelabuhan mengenai status kegiatan bongkar muat yang terjadi di kawasan Sekupang.
Transparansi dan langkah tegas aparat dinilai penting untuk memastikan apakah aktivitas tersebut merupakan pelanggaran hukum atau memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku. Investigasi lanjutan diperlukan guna mengungkap fakta secara utuh sekaligus memastikan pengawasan wilayah perairan perbatasan berjalan efektif. (red)
