Gardamedia.co.id, Indragiri Hilir, Riau, 29 April 2026 – Polemik pembagian alpukat mentah dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 008 Tembilahan Hulu kian memantik reaksi publik. Kali ini, PW MOI Indragiri Hilir tampil ke depan dengan sikap tegas, mempertanyakan substansi utama dari program tersebut, "Apakah hak gizi siswa benar-benar terpenuhi, atau sekadar terpenuhi di atas kertas".
Perwakilan PW MOI Inhil menyoroti bahwa distribusi bahan pangan yang belum layak konsumsi tidak dapat serta-merta diklaim sebagai pemenuhan kebutuhan gizi. Menurut mereka, keberhasilan program tidak boleh diukur dari jumlah yang disalurkan, melainkan dari apa yang benar-benar dikonsumsi dan memberi manfaat bagi tubuh siswa.
“Kalau buah yang diberikan belum bisa dimakan, lalu di mana letak pemenuhan gizinya..? Negara tidak boleh berhenti pada angka distribusi, tetapi harus hadir sampai pada manfaat yang dirasakan langsung oleh anak-anak,” tegas Agus, Rabu (29/4/2026).
Dalam perspektif kebijakan publik, PW MOI Inhil menilai insiden ini sebagai cerminan lemahnya kontrol kualitas dalam rantai distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar kesalahan teknis di lapangan, melainkan indikasi adanya celah serius dalam sistem verifikasi bahan pangan sebelum sampai ke tangan siswa.
“Ini menyangkut hak dasar anak-anak kita. Ketika kualitas bahan tidak terjamin, maka negara gagal memastikan tujuan program tercapai. Kita tidak boleh membiarkan program strategis seperti MBG tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif,” lanjutnya.
PW MOI Inhil mendesak adanya transparansi dari pihak SPPG terkait standar kelayakan bahan pangan yang digunakan, termasuk mekanisme penggantian apabila ditemukan makanan yang tidak dapat dikonsumsi. Mereka juga mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program, khususnya pada aspek pengawasan lapangan dan akuntabilitas penyedia.
“Program ini lahir dari niat baik negara untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan. Namun niat baik saja tidak cukup tanpa pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang berintegritas. Negara harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berbuah manfaat,” tegasnya.
Sorotan keras dari PW MOI Inhil ini menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Publik kini menunggu langkah konkret dan terukur dari pihak terkait, agar program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi simbol kebijakan, tetapi benar-benar hadir sebagai solusi nyata bagi peningkatan gizi anak-anak di daerah.(THONK)