Gardamedia.co.id, Tembilahan 15 Mei 2026 - Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) kembali menyoroti pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di MTsN 2 Indragiri Hilir yang dinilai mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sejumlah persoalan mencuat ke permukaan. Mulai dari jadwal penerimaan siswa baru yang dianggap terlalu cepat, dugaan tingginya biaya masuk, hingga mekanisme pengadaan seragam sekolah yang disebut-sebut terkesan diarahkan dan tertutup.
Penasehat DPC PPWI Inhil, Zulkifli Am, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari wali murid terkait proses PPDB di sekolah tersebut.
Menurutnya, masyarakat mempertanyakan alasan pihak sekolah membuka penerimaan siswa baru lebih awal dibanding sekolah lain, sementara sebagian besar siswa SD saat itu bahkan belum menyelesaikan ujian akhir.
“Ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa penerimaan dilakukan tergesa-gesa, sementara anak-anak SD masih fokus menghadapi ujian? Jangan sampai dunia pendidikan justru menciptakan tekanan baru bagi orang tua dan siswa,” tegas Zulkifli, Jumat (15/5/2026).
Tak berhenti di situ, sorotan publik juga mengarah pada dugaan banyaknya biaya yang dibebankan kepada wali murid baru. Dalam rapat komite sekolah, disebutkan sejumlah pungutan telah ditetapkan sejak awal dan dibacakan secara terbuka kepada orang tua siswa.
Bahkan, isu mengenai dugaan adanya “uang bangku” yang disebut selalu muncul setiap musim penerimaan murid baru kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
“Pendidikan jangan berubah menjadi ruang transaksi yang membebani rakyat. Di tengah ekonomi masyarakat yang masih sulit, transparansi menjadi harga mati,” ujar Zulkifli.
Yang lebih mengundang perhatian, mekanisme pengadaan seragam sekolah juga dipersoalkan. Sejumlah wali murid mengaku anak-anak mereka diarahkan melakukan pengukuran pakaian langsung di lingkungan sekolah dan tidak diberi keleluasaan menjahit seragam di penjahit pilihan sendiri.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya pengondisian proyek pengadaan seragam yang diarahkan oleh pihak tertentu.
“Kalau memang ada kerja sama resmi, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai sekolah dicurigai menjadi arena kepentingan bisnis berkedok pendidikan,” lanjutnya.
PPWI Inhil mendesak Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB di MTsN 2 Inhil sebelum polemik ini semakin meluas dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak MTsN 2 Indragiri Hilir maupun komite sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik tersebut.
