𝐆𝐚𝐫𝐝𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚.𝐜𝐨.𝐢𝐝. 𝐉𝐚𝐤𝐚𝐫𝐭𝐚, 𝟐𝟏 𝐉𝐮𝐥𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟔 - Kepercayaan publik tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari konsistensi, dipelihara oleh keberanian, dan diuji ketika hukum harus menyentuh mereka yang pernah berada di lingkaran kekuasaan.
Di titik itulah Indonesia Police Watch (IPW) meletakkan kritiknya. Organisasi tersebut mempertanyakan belum dilakukannya penahanan terhadap tersangka Febrie Adriansyah setelah pemeriksaan pada 17 Juli 2026. Bagi IPW, persoalan ini bukan semata mengenai prosedur, tetapi tentang bagaimana masyarakat memaknai kesetaraan di hadapan hukum.
Dalam siaran persnya, IPW menilai perbedaan perlakuan terhadap tersangka dalam perkara yang sama berpotensi memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi penegakan hukum. Ketika satu pihak ditahan sementara pihak lain belum, ruang bagi spekulasi menjadi semakin terbuka.
Padahal, dalam negara hukum, keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan. Transparansi menjadi penting, bukan sekadar untuk menjelaskan sebuah keputusan, melainkan untuk menjaga keyakinan masyarakat bahwa setiap langkah penegakan hukum diambil secara objektif dan bebas dari pengaruh apa pun.
IPW juga mengingatkan bahwa setiap keterlambatan dalam proses hukum dapat memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas penyidikan, termasuk potensi terganggunya proses pembuktian. Karena itu, organisasi tersebut mendesak Kejaksaan Agung mengambil langkah yang dinilai diperlukan sesuai ketentuan hukum, sekaligus membuka ruang komunikasi yang jelas kepada publik.
Dalam pernyataannya, IPW turut menyinggung berbagai informasi yang telah beredar di media mengenai dugaan adanya pertemuan sejumlah pejabat yang dikaitkan dengan perkara tersebut. Menurut IPW, seluruh perhatian publik hanya dapat dijawab melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga tidak menyisakan ruang bagi keraguan.
Bagi IPW, perkara ini adalah ujian kelembagaan. Sebab integritas sebuah institusi tidak diukur ketika menangani perkara yang mudah, melainkan ketika harus mengambil keputusan yang mungkin paling berat: menegakkan hukum tanpa membedakan jabatan, kedekatan, ataupun masa lalu seseorang.
Atas dasar itu, IPW mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kepemimpinan Jaksa Agung apabila langkah tersebut dipandang dapat memperkuat independensi proses penyidikan. Menurut IPW, agenda pemberantasan korupsi hanya akan memperoleh legitimasi apabila dijalankan secara konsisten dan tidak pandang bulu.
Publik tidak sedang menunggu siapa yang menang atau kalah. Publik menunggu satu hal yang lebih mendasar, kepastian bahwa hukum tetap berdiri di tempat yang sama, tidak bergeser oleh kekuasaan, tidak melemah oleh kedekatan, dan tidak berubah karena siapa yang sedang diperiksa. Karena ketika kepercayaan hilang, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah perkara, melainkan wibawa negara di mata rakyatnya.
