Gardamedia.co.id. TEMBILAHAN, 7 Juli 2026 – Angka hanyalah bahasa yang dipahami akal, tetapi amanah adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh hati. Sebab lembar-lembar pertanggungjawaban tidak pernah sekadar mencatat berapa yang diterima dan dibelanjakan, melainkan menjadi saksi apakah kepercayaan telah dijaga atau dibiarkan kehilangan makna.
Dalam Rapat Paripurna Ke-8 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (6/7/2026), Bupati Indragiri Hilir H. Herman menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sebuah agenda yang secara administratif adalah kewajiban konstitusi, tetapi secara hakikat merupakan perjumpaan antara kekuasaan dan tanggung jawab.
Di ruang sidang itu, angka-angka berbicara tanpa suara. Mereka tidak meminta pujian, tetapi menghendaki kejujuran. Sebab sebesar apa pun anggaran yang dikelola, nilainya akan tetap kosong jika tidak mampu menjelma menjadi kesejahteraan bagi mereka yang menggantungkan harapan kepada pemerintah.
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi penanda bahwa perjalanan itu masih berada di jalan yang benar. Namun, sebagaimana pohon yang semakin tinggi justru harus semakin kuat akarnya, demikian pula sebuah pemerintahan. Pengakuan bukanlah mahkota untuk dibanggakan, melainkan beban moral agar tetap rendah hati dalam mengabdi.
Bupati Herman menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD adalah bagian dari ikhtiar membangun daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Sebab pembangunan bukanlah tentang mendirikan gedung yang menjulang, melainkan tentang menghadirkan harapan yang tumbuh di hati masyarakat.
Ranperda yang disampaikan disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tetapi sesungguhnya, sebelum diperiksa oleh lembaga negara, setiap kebijakan telah lebih dahulu diperiksa oleh nurani rakyat. Karena rakyat tidak hanya menghitung angka, mereka merasakan dampaknya.
Menutup pidatonya, Bupati berharap pembahasan Ranperda dilakukan secara mendalam oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Sebab kebijakan yang baik lahir bukan dari keinginan untuk saling mengalahkan, melainkan dari kerendahan hati untuk saling menyempurnakan.
Karena pada akhirnya, pertanggungjawaban bukanlah tentang membela masa lalu, melainkan tentang menyiapkan masa depan. Dan amanah tidak pernah meminta untuk dipuji, ia hanya meminta agar tidak dikhianati. (Thonk)
