𝑮𝒂𝒓𝒅𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂.𝒄𝒐.𝒊𝒅. Indragiri Hilir, Riau 𝟗 𝑨𝒈𝒖𝒔𝒕𝒖𝒔 𝟐𝟎𝟐𝟔 — Di tengah terus merosotnya harga kelapa yang menjadi denyut utama perekonomian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, DPD PW MOI Inhil bersama Masyarakat Peduli Kelapa Nusantara (MPKN) menegaskan komitmennya untuk mengawal perjuangan petani hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Sebagai bentuk keseriusan, kedua organisasi tersebut akan mengirimkan surat resmi kepada sejumlah kementerian terkait dalam waktu dekat. Langkah ini ditempuh sebagai upaya mendorong kepastian harga kelapa, perlindungan terhadap petani, serta perhatian yang lebih konkret dari pemerintah terhadap sektor perkebunan kelapa yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.
Ketua DPD PW MOI Inhil, Fitra, mengatakan bahwa surat yang akan disampaikan bukan sekadar bentuk aspirasi, melainkan bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan solusi nyata bagi petani kelapa.
"𝑰𝒏𝒔𝒚𝒂 𝑨𝒍𝒍𝒂𝒉, 𝑴𝑶𝑰 𝑰𝒏𝒉𝒊𝒍 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒂𝒎𝒂 𝑴𝑷𝑲𝑵 𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒊𝒓𝒊𝒎𝒊 𝒔𝒖𝒓𝒂𝒕 𝒓𝒆𝒔𝒎𝒊 𝒌𝒆𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒌𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒌𝒂𝒊𝒕 𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖 𝒅𝒆𝒌𝒂𝒕. 𝑰𝒏𝒊 𝒂𝒅𝒂𝒍𝒂𝒉 𝒃𝒆𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒕𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒏𝒈𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃 𝒎𝒐𝒓𝒂𝒍 𝒌𝒂𝒎𝒊 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒎𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒋𝒖𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒑𝒂𝒔𝒕𝒊𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒑𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒑𝒂 𝒅𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒓𝒂𝒈𝒊𝒓𝒊 𝑯𝒊𝒍𝒊𝒓," 𝒖𝒋𝒂𝒓 𝑭𝒊𝒕𝒓𝒂, 𝑴𝒊𝒏𝒈𝒈𝒖 𝟗-𝟖-𝟐𝟎𝟐𝟔.
Menurut Fitra, saat ini tim masih melakukan pengumpulan data dan penyusunan berbagai dokumen pendukung yang akan dilampirkan dalam surat tersebut. Seluruh bahan akan disusun secara komprehensif agar persoalan yang dihadapi petani dapat tergambar secara utuh dan memperoleh perhatian serius dari pemerintah pusat.
"𝑲𝒂𝒎𝒊 𝒎𝒂𝒔𝒊𝒉 𝒃𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒕𝒂𝒉𝒂𝒑 𝒂𝒘𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒖𝒎𝒑𝒖𝒍𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒕𝒂. 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒅𝒐𝒌𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒓𝒂𝒎𝒑𝒖𝒏𝒈, 𝒌𝒂𝒎𝒊 𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒚𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒃𝒖𝒌𝒂 𝒌𝒆𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒌 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒆𝒏𝒂𝒊 𝒑𝒐𝒊𝒏-𝒑𝒐𝒊𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒏𝒋𝒂𝒅𝒊 𝒍𝒂𝒎𝒑𝒊𝒓𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒏 𝒔𝒖𝒃𝒔𝒕𝒂𝒏𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒐𝒉𝒐𝒏𝒂𝒏 𝒌𝒂𝒎𝒊," 𝒋𝒆𝒍𝒂𝒔𝒏𝒚𝒂.
Fitra mengaku optimistis bahwa langkah yang ditempuh bersama MPKN akan mendapat respons positif dari kementerian terkait. Ia menilai, perjuangan petani kelapa membutuhkan sinergi antara daerah dan pusat agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada masyarakat.
"𝑫𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒅𝒖𝒌𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏 𝑴𝑷𝑲𝑵 𝒔𝒆𝒃𝒂𝒈𝒂𝒊 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒘𝒂𝒅𝒂𝒉𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒋𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒑𝒂 𝒅𝒊 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕 𝒏𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍, 𝒌𝒂𝒎𝒊 𝒚𝒂𝒌𝒊𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒊𝒂𝒑𝒂𝒏 𝒊𝒏𝒊 𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒋𝒂𝒅𝒊 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝒑𝒖𝒔𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 𝒕𝒊𝒏𝒅𝒂𝒌 𝒍𝒂𝒏𝒋𝒖𝒕 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒚𝒂𝒕𝒂," 𝒕𝒆𝒈𝒂𝒔 𝑭𝒊𝒕𝒓𝒂.
Diketahui, MPKN merupakan organisasi yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0006954.AH.01.07 yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Juli 2024. Organisasi ini dipimpin oleh M. Said Bakhri sebagai Ketua Umum, bersama sejumlah tokoh nasional, termasuk seorang purnawirawan jenderal bintang dua dan para pendiri lainnya.
Fitra menambahkan, meskipun MPKN baru berdiri sekitar dua tahun, organisasi tersebut memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan petani kelapa, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.
"𝑲𝒂𝒎𝒊 𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒊𝒔 𝒌𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂 𝑴𝑷𝑲𝑵 𝒅𝒊𝒑𝒊𝒎𝒑𝒊𝒏 𝒐𝒍𝒆𝒉 𝒑𝒖𝒕𝒓𝒂 𝒂𝒔𝒍𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒓𝒂𝒈𝒊𝒓𝒊 𝑯𝒊𝒍𝒊𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒍𝒂𝒎𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒌𝒊𝒑𝒓𝒂𝒉 𝒅𝒊 𝑱𝒂𝒌𝒂𝒓𝒕𝒂. 𝑫𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒋𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒊, 𝒌𝒂𝒎𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒂𝒚𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒋𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒊𝒏𝒊 𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒌𝒊𝒏 𝒌𝒖𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒂𝒓𝒂𝒉 𝒅𝒆𝒎𝒊 𝒌𝒆𝒔𝒆𝒋𝒂𝒉𝒕𝒆𝒓𝒂𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒑𝒂," 𝒖𝒄𝒂𝒑𝒏𝒚𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒂𝒌𝒉𝒊𝒓𝒊.
Langkah yang ditempuh DPD PW MOI Inhil dan MPKN diharapkan menjadi awal dari gerakan yang lebih luas dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada petani, sehingga komoditas kelapa kembali memiliki nilai ekonomi yang layak dan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir. (𝑻𝒉𝒐𝒏𝒌)
