𝑮𝒂𝒓𝒅𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂.𝒄𝒐.𝒊𝒅. Tembilahan 𝟐𝟔 𝑨𝒈𝒖𝒔𝒕𝒖𝒔 𝟐𝟎𝟐𝟔 – Ada pertemuan yang sekadar mempertemukan manusia, ada pula pertemuan yang mempertemukan gagasan, tanggung jawab, dan harapan. Di Rumah Makan Pondok Indragiri, Tembilahan, Senin (24/8/2026), sinergitas Forkopimda dan pengantar tugas Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir menjadi ruang di mana berbagai kewenangan duduk dalam satu meja, "𝑴𝒆𝒏𝒄𝒂𝒓𝒊 𝒃𝒂𝒉𝒂𝒔𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒎𝒂 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒔𝒆𝒃𝒖𝒂𝒉 𝒅𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒃𝒆𝒓𝒏𝒂𝒎𝒂 𝑰𝒏𝒅𝒓𝒂𝒈𝒊𝒓𝒊 𝑯𝒊𝒍𝒊𝒓."
Ketua DPRD Indragiri Hilir, Iwan Taruna, hadir bersama Bupati Inhil Herman, Wakil Bupati Yuliantini, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.
Bagi Iwan Taruna, sinergitas bukan sekadar jabat tangan yang kemudian dilupakan setelah acara usai. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kewenangan dengan kepentingan rakyat.
"𝑺𝒊𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒃𝒖𝒌𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒏𝒚𝒂 𝒕𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒂𝒎𝒂, 𝒕𝒆𝒕𝒂𝒑𝒊 𝒃𝒂𝒈𝒂𝒊𝒎𝒂𝒏𝒂 𝒌𝒊𝒕𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒚𝒂𝒕𝒖𝒌𝒂𝒏 𝒍𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒉 𝒅𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒏𝒈𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒌𝒆𝒑𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒚𝒂𝒓𝒂𝒌𝒂𝒕," 𝒖𝒋𝒂𝒓 𝑰𝒘𝒂𝒏 𝑻𝒂𝒓𝒖𝒏𝒂.
Pemerintahan, pada hakikatnya bukanlah panggung tempat setiap lembaga mempertontonkan siapa yang paling tinggi, dia adalah rumah besar yang tiangnya berdiri dari pembagian tugas, sementara atapnya bernama kepentingan rakyat. DPRD memiliki mandat dari suara rakyat, Pemerintah memiliki tanggung jawab menjalankan roda pemerintahan, Aparat penegak hukum menjaga agar setiap langkah tetap berada di jalan hukum, dan Forkopimda menjaga agar daerah tetap teduh di tengah berbagai dinamika. Mereka berbeda peran, tetapi tidak boleh berbeda arah ketika menyangkut kepentingan masyarakat.
Iwan Taruna menegaskan bahwa perbedaan fungsi dan kewenangan antarlembaga bukanlah tembok pemisah. Sebaliknya, perbedaan itu harus menjadi mekanisme keseimbangan agar kekuasaan tidak kehilangan arah dan kebijakan tidak kehilangan rakyat sebagai tujuan.
"𝑲𝒊𝒕𝒂 𝒊𝒏𝒈𝒊𝒏 𝑰𝒏𝒉𝒊𝒍 𝒅𝒊𝒃𝒂𝒏𝒈𝒖𝒏 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒈𝒂𝒕 𝒌𝒆𝒃𝒆𝒓𝒔𝒂𝒎𝒂𝒂𝒏. 𝑺𝒆𝒎𝒖𝒂 𝒎𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏, 𝒕𝒆𝒕𝒂𝒑𝒊 𝒕𝒖𝒋𝒖𝒂𝒏 𝒂𝒌𝒉𝒊𝒓𝒏𝒚𝒂 𝒔𝒂𝒕𝒖, 𝒌𝒆𝒑𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒚𝒂𝒓𝒂𝒌𝒂𝒕," 𝒕𝒆𝒈𝒂𝒔 𝑰𝒘𝒂𝒏.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan Taruna juga menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kajari Indragiri Hilir yang baru.
"𝑷𝒆𝒓𝒈𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒐𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒋𝒂𝒃𝒂𝒕 𝒉𝒂𝒏𝒚𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒖𝒃𝒂𝒉 𝒏𝒂𝒎𝒂 𝒅𝒊 𝒔𝒆𝒃𝒖𝒂𝒉 𝒎𝒆𝒋𝒂 𝒅𝒂𝒏 𝒌𝒖𝒓𝒔𝒊, 𝒕𝒆𝒕𝒂𝒑𝒊 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌 𝒃𝒐𝒍𝒆𝒉 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒖𝒃𝒂𝒉 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒕𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒉𝒂𝒅𝒂𝒑 𝒉𝒖𝒌𝒖𝒎 𝒅𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒚𝒂𝒓𝒂𝒌𝒂𝒕. 𝑺𝒆𝒃𝒂𝒃 𝒋𝒂𝒃𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒏𝒚𝒂𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒊𝒏𝒈𝒈𝒂𝒉𝒂𝒏, 𝒅𝒂𝒏 𝒂𝒎𝒂𝒏𝒂𝒉 𝒂𝒅𝒂𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒓𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏𝒂𝒏. 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂 𝒊𝒕𝒖, 𝒉𝒖𝒃𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒂 𝑫𝑷𝑹𝑫, 𝑷𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉, 𝑲𝒆𝒋𝒂𝒌𝒔𝒂𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒏 𝒖𝒏𝒔𝒖𝒓 𝑭𝒐𝒓𝒌𝒐𝒑𝒊𝒎𝒅𝒂 𝒅𝒊𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒌𝒂𝒏 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌 𝒃𝒆𝒓𝒉𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒔𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐𝒏𝒊. 𝑲𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒌𝒂𝒔𝒊 𝒉𝒂𝒓𝒖𝒔 𝒕𝒆𝒕𝒂𝒑 𝒉𝒊𝒅𝒖𝒑, 𝒌𝒐𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒔𝒊 𝒉𝒂𝒓𝒖𝒔 𝒕𝒆𝒓𝒖𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒚𝒂𝒍𝒂, 𝒅𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒕𝒊𝒂𝒑 𝒌𝒆𝒘𝒆𝒏𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒓𝒖𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒆𝒎𝒖𝒌𝒂𝒏 𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏𝒏𝒚𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒖𝒋𝒖 𝒔𝒂𝒕𝒖 𝒌𝒆𝒑𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒎𝒂, 𝒚𝒂𝒊𝒕𝒖 𝒎𝒂𝒔𝒚𝒂𝒓𝒂𝒌𝒂𝒕 𝑰𝒏𝒅𝒓𝒂𝒈𝒊𝒓𝒊 𝑯𝒊𝒍𝒊𝒓," 𝒑𝒖𝒏𝒈𝒌𝒂𝒔 𝑰𝒘𝒂𝒏 𝑻𝒂𝒓𝒖𝒏𝒂.
Di tengah berbagai persoalan pembangunan, daerah membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan, ia membutuhkan keberanian untuk berjalan bersama. Ketika lembaga-lembaga negara mampu menanggalkan sekat kewenangan dan menempatkan rakyat sebagai kompas, maka kekuasaan tidak lagi sekadar memiliki kuasa, karena ia telah menemukan maknanya. Dan di situlah sinergitas menemukan rumahnya, bukan di meja pertemuan, melainkan dalam kerja nyata yang dirasakan oleh rakyat. (𝑻𝒉𝒐𝒏𝒌)
