Penulis: Fitra Andriyan (Mahasiswa Fakultas Hukum UNISI) dan Ketua PW MOI (Persatuan Wartawan Media Online Indonesia) Inhil.
Di banyak ruang sosial hari ini, idealisme tidak lagi sekadar diabaikan. Ia justru kerap “dihukum” secara sosial dan ekonomi, karena dianggap mengganggu stabilitas. Padahal, yang sering disebut sebagai gangguan itu sesungguhnya adalah keberanian untuk mengkritik sistem yang telah lama nyaman dalam praktik oportunistik dan cenderung koruptif.
Idealisme sejatinya bukan sekadar karakter personal, melainkan sebuah sikap etis dan kesadaran intelektual yang menjadi fondasi peradaban. Ia lahir dari pemahaman tentang apa yang benar dan tentang untuk apa kekuasaan dijalankan. Tanpa idealisme, sistem hanya akan bergerak secara mekanis—tanpa arah moral.
Ironisnya, dalam praktik kekuasaan hari ini, mereka yang menolak berkompromi dengan penyimpangan justru kerap disingkirkan dari akses pengaruh dan sumber daya. Sementara mereka yang lentur terhadap pelanggaran diberi ruang, posisi, dan legitimasi. Yang dijunjung bukan lagi integritas, melainkan kedekatan. Bukan kompetensi, melainkan loyalitas personal.
Ini bukan kebetulan, melainkan pola. Sebuah pola sistemik yang masih memberikan insentif pada kepatuhan semu, bukan pada kebenaran. Dalam iklim seperti ini, idealisme dianggap sebagai ancaman—bukan karena ia keliru, tetapi karena ia membuka topeng ketidakjujuran yang telah lama dilembagakan.
Bahaya terbesar dari kondisi ini bukan hanya ketimpangan ekonomi, melainkan matinya etika publik. Ketika kompromi terhadap nilai dipromosikan sebagai kecerdasan berpolitik, sementara sikap lurus dicap sebagai ketidakmampuan beradaptasi, maka sesungguhnya kita sedang mengajarkan generasi berikutnya bahwa untuk berhasil, seseorang tidak harus benar.
Di titik inilah pragmatisme berubah menjadi pembenaran. Kekuasaan kehilangan legitimasi moral, dan hanya tersisa sebagai tontonan dominasi tanpa kepercayaan.
Sistem seperti ini cenderung menyingkirkan mereka yang masih memegang prinsip, dengan alasan klasik: mereka dianggap mengancam stabilitas ekonomi dan kekuasaan. Padahal, sejarah berkali-kali membuktikan bahwa stabilitas yang dibangun di atas normalisasi penyimpangan hanyalah stabilitas semu. Ia mungkin tampak kokoh dari luar, tetapi rapuh dari dalam, karena kepercayaan publik terus terkikis.
Krisis besar dalam sejarah tidak pernah lahir karena kekurangan sumber daya, melainkan karena defisit integritas. Ketika moral dilebur dalam ruang abu-abu, dan idealisme dipaksa berkompromi, saat itulah sistem mulai runtuh secara perlahan.
Sesungguhnya, idealisme bukan musuh pembangunan. Ia justru alat ukur kesehatan kekuasaan. Ketika orang-orang jujur sulit hidup layak, sementara yang menyimpang justru sejahtera, maka yang bermasalah bukanlah idealisme, melainkan arsitektur kekuasaan itu sendiri.
Pemerintahan yang sehat seharusnya tidak berkompromi di ruang abu-abu, apalagi jika dalihnya sekadar “mengikuti sistem yang sudah berjalan”. Jika penyimpangan terus dinormalisasi, maka kita tidak sedang membangun masa depan, melainkan sedang mewariskan kerusakan sebagai tradisi.
