Tembilahan – Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman – Yuliantini, desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai menguat.
Ketua DPD PW-Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Indragiri Hilir, Fitra Andriyan, menilai evaluasi penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas kinerja OPD sejak pasangan Herman–Yuliantini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
“Sudah hampir satu tahun kepemimpinan berjalan. Ini momentum tepat bagi kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD,” ujar Fitra kepada media, Senin (12/1/2026).
Fitra mengungkapkan, masih terdapat sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil yang dinilai belum bekerja maksimal dalam menjalankan tugas dan target yang diberikan kepala daerah.
“Kita melihat masih banyak OPD yang belum mampu menyelesaikan tugas secara optimal selama satu tahun kepemimpinan Herman–Yuliantini,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai dinamika internal OPD menjadi indikator bahwa diperlukan pembenahan serius, baik dari sisi manajemen, komitmen, maupun etos kerja.
Lebih jauh, Fitra menilai bahwa persoalan mendasar bukan semata pada keterbatasan teknis, melainkan pada kesiapan mental dan kepemimpinan para kepala OPD.
“Banyak tantangan memang dihadapi masing-masing OPD. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan. Kepala OPD harus berani keluar dari zona nyaman, memiliki terobosan, serta tegas dalam mengambil keputusan,” katanya.
Ia menekankan, tanpa keberanian melakukan inovasi, roda pemerintahan akan berjalan lambat dan jauh dari harapan masyarakat.
Fitra juga menyoroti serius soal penyajian data oleh OPD. Menurutnya, data yang disampaikan kepada kepala daerah harus komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Perlu ada sinkronisasi antar-lembaga soal penyajian data. Jangan sampai data asal comot, asal laporan. Kalau data tidak sesuai fakta di lapangan, daerah bisa dirugikan dan masyarakat yang akan menjadi korban,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas data sebagai tolak ukur kinerja serta pengambilan keputusan.
Meski kritis, Fitra tetap memberikan apresiasi terhadap sejumlah OPD yang dinilai menunjukkan kinerja positif, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Kita patut mengapresiasi OPD seperti Disdukcapil dan Damkar. Mereka terus berupaya melakukan inovasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Fitra, keberhasilan dua OPD tersebut tidak terlepas dari kompetensi SDM, kepemimpinan internal, serta budaya kerja yang kondusif. Hal ini, kata dia, seharusnya menjadi role model bagi OPD lainnya.
Fitra menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan stagnasi kinerja. Justru dalam kondisi tersebut, OPD dituntut lebih kreatif dan inovatif.
“Setiap OPD harus berani mengambil langkah terobosan sesuai koridor aturan, tanpa harus selalu menunggu instruksi atasan. Pemerintahan yang sehat lahir dari sikap profesional serta berani mengambil inisiatif meski tidak populer,” pungkasnya.
