masukkan script iklan disini
Pemerintah Indonesia berencana membangun sejumlah kampus baru yang sepenuhnya dibiayai negara sebagai langkah strategis menghadapi krisis tenaga profesional, khususnya di sektor kesehatan dan bidang strategis lainnya. Rencana ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dikutip Kantor Berita Antara, Senin 12 Januari 2025
Presiden menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih kekurangan ratusan ribu tenaga medis, dokter, dan ahli di berbagai sektor. Pembangunan kampus gratis dinilai sebagai solusi untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi seluruh anak bangsa, khususnya dari keluarga ekonomi menengah ke bawah
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia nasional, ujar Presiden
Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan sorotan terkait kesejahteraan dosen, yang menjadi tulang punggung pendidikan tinggi. Ribuan dosen yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kampus SPK masih memperjuangkan hak-hak dasar mereka, termasuk upah layak, pengurangan beban administratif berlebihan, perlindungan kebebasan akademik, dan hak berserikat tanpa intimidasi
Dosen dan pengamat menilai bahwa kualitas pendidikan tinggi sangat bergantung pada kesejahteraan dosen.
Zainal Arifin Hussein, Dosen Ekonomi UNISI dan pemerhati lingkungan dan sosial, menekankan
"Dosen bukan sekadar pengajar, tetapi penggerak utama mutu pendidikan. Tanpa perhatian terhadap kesejahteraan mereka, pembangunan kampus baru berisiko hanya menjadi proyek infrastruktur tanpa kualitas akademik yang kuat"
Data di lapangan menunjukkan banyak dosen, terutama di perguruan tinggi swasta dan daerah, masih menerima penghasilan di bawah standar kelayakan, padahal beban kerja mereka kompleks, meliputi tridharma perguruan tinggi mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat
Pengamat pendidikan menekankan bahwa pembangunan kampus baru harus disertai reformasi sistem kesejahteraan dosen, iklim akademik yang bebas dan kritis, serta kebijakan yang berpihak pada mutu pendidikan, bukan sekadar jumlah gedung dan fasilitas.
Penulis:
Zainal Arifin Hussein
Dosen Ekonomi UNISI / Pemerhati Lingkungan dan Sosial(Thonk)
