masukkan script iklan disini
Sumpah jabatan seharusnya menjadi ikrar suci, janji moral antara pemimpin dan rakyat. Namun di banyak sudut negeri ini, sumpah itu kini hanya terdengar seperti gema kosong, lantang saat dilafalkan, namun sunyi saat ditagih realisasinya.
Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Jalan berlubang dibiarkan bertahun-tahun, pelayanan publik berjalan lamban, janji perbaikan hanya muncul saat mikrofon dan kamera menyala.
“Waktu pelantikan, mereka bersumpah atas nama Tuhan, tapi setelah duduk di kursi empuk, rakyat hanya jadi angka dalam laporan,”.
Dalam setiap pelantikan pejabat, sumpah jabatan selalu dilafalkan dengan kalimat yang sama: "Demi Allah saya bersumpah akan menjalankan tugas seadil-adilnya..."
Namun pertanyaan yang kini menggantung di benak publik, di mana keadilan itu bersembunyi?.
Beberapa program pembangunan yang dijanjikan dalam dokumen perencanaan resmi tak pernah benar-benar menyentuh warga. Anggaran dicatat berjalan, laporan disusun rapi, namun dampaknya nyaris tak terlihat.
Fenomena ini sebagai “ritual politik tahunan”.
“Sumpah jabatan sekarang seperti formalitas administratif. Dibaca, difoto, disiarkan, lalu dilupakan,”.
Di warung kopi, di pelabuhan kecil, di teras rumah kayu, satu kalimat terus diulang warga: "Kami tidak butuh pidato, kami butuh bukti. Dan kalau sumpah itu benar-benar diingat, mungkin hidup rakyat tidak seperti ini,”.
Problem utama bukan terletak pada sistem, melainkan pada integritas personal pejabat.
“Ketika sumpah jabatan tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab moral, kekuasaan berubah menjadi alat pemuasan diri. Di situlah demokrasi mulai membusuk dari dalam,”.
Tanpa kontrol publik dan keberanian masyarakat untuk bersuara, sumpah jabatan akan terus menjadi sekadar teks seremonial.
Masyarakat sebenarnya tidak menuntut hal muluk. Mereka hanya ingin janji ditepati, pelayanan diperbaiki, dan pemimpin hadir bukan hanya saat pemilu.
“Kalau sumpah jabatan saja tak lagi sakral, lalu apa lagi yang bisa kami percaya?”
Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak terjawab. Tapi justru di sanalah letak luka demokrasi yang sesungguhnya.(Thonk)
