Gardamedia.co.id, TEMBILAHAN – Suasana Ramadhan 1447 Hijriyah yang seharusnya menjadi momentum kepedulian sosial justru menghadirkan ironi pahit bagi puluhan warga korban kebakaran di Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Di tengah duka mendalam masyarakat, pemerintah daerah dinilai lebih sibuk dengan agenda seremonial buka puasa bersama dibanding memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar warganya.
Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Selasa, 24 Februari 2026 sekitar pukul 05.30 WIB itu meluluhlantakkan 15 unit rumah kayu yang berdempetan. Api dengan cepat menjalar sesaat setelah warga selesai sahur dan melaksanakan salat subuh. Dalam hitungan menit, kobaran api menghanguskan seluruh harta benda milik 23 Kepala Keluarga.
Meski lokasi berada tidak jauh dari aliran sungai, keterbatasan peralatan membuat proses pemadaman berlangsung lambat. Api baru berhasil dijinakkan sekitar pukul 08.00 WIB, meninggalkan puing-puing bangunan serta trauma mendalam bagi para korban.
Namun luka masyarakat tidak hanya berhenti pada musibah kebakaran. Hingga hari keempat pasca kejadian, bantuan konkret maupun solusi tempat tinggal sementara dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum juga terlihat. Para korban terpaksa bertahan secara mandiri, menumpang di rumah keluarga, tetangga, bahkan hidup dalam kondisi serba terbatas.
Kondisi ini memicu kekecewaan publik. Di saat warga kehilangan segalanya, aktivitas buka puasa bersama yang menggunakan anggaran negara justru ramai tampil di ruang publik dan media sosial.
Seorang pemuda asal Kecamatan Gaung, Syaiful Islami, mantan Sekretaris Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Gaung–Tembilahan periode 2019–2021, menyampaikan kritik keras terhadap lambannya respons pemerintah daerah.
“Sudah empat hari, kita belum melihat pergerakan nyata maupun solusi dari Pemkab Inhil. Sangat disayangkan jika alasan kesibukan agenda buka puasa bersama justru mengalahkan kewajiban membantu warga yang sedang menderita,” tegasnya kepada awak media.
Ia menilai kondisi ini berbanding terbalik dengan pola kepemimpinan kepala daerah sebelumnya yang disebutnya mampu bergerak cepat tanpa alasan birokratis ketika masyarakat tertimpa bencana.
Meski demikian, solidaritas masyarakat justru datang dari berbagai pihak di luar pemerintah kabupaten. Bantuan disebut telah mengalir dari anggota legislatif daerah pemilihan II Fraksi Partai Demokrat, pemerintah kecamatan, hingga pihak perusahaan seperti Sambu Group.
“Kita bersyukur masih banyak yang peduli. Ini justru menunjukkan kepedulian lintas sektor masih hidup. Namun kondisi ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemkab Inhil,” tambah Syaiful.
Menurutnya, lambannya respons pemerintah bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut kepekaan moral dan tanggung jawab kemanusiaan terhadap rakyat.
“Ini harus menjadi refleksi serius, itupun kalau Pemkab Inhil masih memiliki hati nurani terhadap penderitaan masyarakatnya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah nyata pemerintah daerah berupa bantuan darurat, hunian sementara, serta kepastian pemulihan bagi korban kebakaran Simpang Gaung yang kini menjalani Ramadhan dalam kondisi penuh keterbatasan. (Thonk)
