Gardamedia.co.id, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 yang digelar oleh Polres Inhil guna memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik serta arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Operasi Ketupat Lancang Kuning yang digelar pada Jumat (6/3) di Aula Rekonfu Polres Inhil. Dalam kesempatan itu, Bupati Inhil diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Inhil, Dwi Budianto, yang hadir bersama staf ahli serta sejumlah pimpinan OPD untuk memperkuat sinergi dengan jajaran Polres Inhil, TNI, dan lembaga vertikal lainnya.
Menyampaikan arahan Bupati, Dwi Budianto menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan operasi berjalan optimal serta mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan perayaan Lebaran.
“Untuk mendukung ketertiban lalu lintas, personel Dishub akan dikerahkan bahkan di luar pos yang telah ditentukan. Disperindag melaporkan stok dan distribusi bahan pokok aman hingga pasca Lebaran. Bulog juga memastikan ketersediaan beras yang cukup, sementara Pertamina menjamin ketahanan energi,” jelas Dwi Budianto.
Ia juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengawasan di tempat hiburan dan lokasi wisata yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas masyarakat selama libur Lebaran.
Sementara itu, Wakapolres Inhil Kompol Maitertika menyampaikan bahwa pihak kepolisian menambah jumlah pos pengamanan pada tahun 2026 untuk menyesuaikan dengan jalur masuk wilayah Inhil baik dari daratan maupun perairan.
Beberapa pos yang disiapkan di antaranya Pos Pam Jalan Jenderal Sudirman Tembilahan Kota, Pos Yan Kateman, Pos Yan Pelabuhan Pelindo, Pos Terpadu Kemuning, Pos Pam Kempas, Pos Pam Tempuling, dan Pos Pam Keritang.
“Pos-pos ini diharapkan dapat dibangun dengan baik demi memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Kompol Maitertika.
Sebagai informasi, Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan melibatkan unsur kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait guna memastikan situasi keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat selama momentum Idul Fitri. (Thonk).
