Gardamedia.co.id, INDRAGIRI HILIR – Peran pengawasan internal pemerintah daerah kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Sejumlah kalangan menilai kinerja Inspektorat Daerah selama beberapa tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang optimal, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan maupun kinerja organisasi perangkat daerah hingga ke tingkat desa.
Dalam kurun waktu sekitar satu dekade terakhir, lembaga pengawas internal pemerintah daerah tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait sejauh mana efektivitas sistem pengawasan yang berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Sorotan juga mengarah pada alokasi anggaran perjalanan dinas Inspektorat pada tahun 2025 yang mencapai kisaran Rp7 miliar. Besarnya anggaran tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan hasil pengawasan yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah maupun pelaksanaan program di tingkat desa.
Sejumlah pengamat pemerintahan menilai bahwa fungsi pengawasan internal seharusnya menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah potensi penyimpangan, meningkatkan disiplin administrasi, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, keberadaan auditor yang secara rutin melakukan pemeriksaan ke desa-desa diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa, baik dari sisi administrasi, penggunaan dana desa, maupun pelaporan keuangan.
Namun hingga saat ini, sebagian pihak menilai hasil pengawasan tersebut belum memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perbaikan sistem pengelolaan di lapangan.
Kondisi tersebut turut memunculkan harapan agar kepemimpinan Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, yang kini telah memasuki tahun pertama masa jabatan periode pertamanya, dapat menghadirkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Penguatan peran Inspektorat dinilai penting agar lembaga tersebut mampu menjalankan tugasnya secara lebih profesional, independen, dan efektif dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta kinerja perangkat daerah.
Dengan pengawasan yang kuat dan sistem yang berjalan optimal, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat semakin transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(Thonk)
