Gardamedia.co.id, TEMBILAHAN 13 Mei 2026 – Kritik masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali mencuat di ruang publik. Melalui berbagai unggahan di media sosial, warga menyoroti persoalan disiplin kerja, realisasi janji politik, hingga komitmen wakil rakyat dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat.
Salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan datang dari akun media sosial “Doctors Vilains”, yang secara terbuka menyinggung adanya anggota DPRD yang dinilai jarang hadir di kantor pada jam kerja serta dianggap belum maksimal merealisasikan program-program kampanye yang pernah dijanjikan kepada masyarakat.
Unggahan tersebut juga menyoroti keresahan publik terhadap pola pikir sebagian oknum pejabat yang dinilai menjadikan jabatan sebagai alat untuk memperkuat kepentingan pribadi dan kelompok, bukan sebagai sarana pengabdian kepada rakyat.
Fenomena ini menjadi gambaran bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sedang diuji. Publik kini semakin kritis dan aktif mengawasi kinerja para wakil rakyat, terlebih di tengah berbagai persoalan daerah yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari infrastruktur, ekonomi masyarakat, pelayanan publik, hingga kesejahteraan sosial.
Sejumlah warga berharap kritik yang berkembang tidak dianggap sebagai serangan politik semata, melainkan menjadi bahan evaluasi bersama agar lembaga legislatif mampu memperbaiki kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
“Rakyat hari ini tidak lagi hanya mendengar janji. Mereka ingin melihat kerja nyata, kehadiran nyata, dan keberpihakan nyata,” ujar seorang warga Tembilahan saat dimintai tanggapan terkait isu tersebut.
Kritik terbuka seperti ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Pejabat publik harus siap menerima pengawasan dan penilaian masyarakat sebagai konsekuensi dari jabatan yang diemban.
Menjelang momentum politik 2029 mendatang, masyarakat diperkirakan akan semakin selektif dalam menentukan pilihan. Rekam jejak, kedisiplinan, serta kontribusi nyata kepada daerah diyakini akan menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menilai siapa yang layak kembali dipercaya sebagai wakil rakyat.(Thonk)
