𝑮𝒂𝒓𝒅𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂.𝒄𝒐.𝒊𝒅. 𝑰𝒏𝒅𝒓𝒂𝒈𝒊𝒓𝒊 𝑯𝒊𝒍𝒊𝒓, 𝟗 𝑨𝒈𝒖𝒔𝒕𝒖𝒔 𝟐𝟎𝟐𝟔 - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) seharusnya menjadi benteng terakhir pelayanan kesehatan rakyat. Negara sudah memberikan semuanya, gaji pegawai dibayar pemerintah, gedung dibangun dari uang rakyat, alat kesehatan dibeli dengan APBD dan APBN, regulasi disiapkan, kewenangan diberikan. Pertanyaannya sederhana, "𝑲𝒂𝒍𝒂𝒖 𝒔𝒆𝒎𝒖𝒂 𝒎𝒐𝒅𝒂𝒍 𝒊𝒕𝒖 𝒔𝒖𝒅𝒂𝒉 𝒂𝒅𝒂, 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒂𝒑𝒂 𝒃𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌 𝑹𝑺𝑼𝑫 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒓𝒖 𝒕𝒆𝒓𝒍𝒊𝒉𝒂𝒕 𝒌𝒂𝒍𝒂𝒉 𝒅𝒂𝒓𝒊 𝒓𝒖𝒎𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒌𝒊𝒕 𝒔𝒘𝒂𝒔𝒕𝒂..?"
Jangan buru-buru menyalahkan tenaga kesehatan, jangan pula berlindung di balik alasan klasik kekurangan anggaran. Persoalannya lebih dalam, "𝑺𝑰𝑺𝑻𝑬𝑴𝑵𝒀𝑨 𝑺𝑬𝑫𝑨𝑵𝑮 𝑺𝑨𝑲𝑰𝑻"
Yang kita hadapi bukan sekadar birokrasi, tetapi birokrasi yang obesitas. Bukan sekadar administrasi, tetapi administrasi yang membuat pasien kehilangan waktu, tenaga, bahkan harapan. Gedungnya megah, tetapi pelayanannya sering terasa purba. Alat medis bernilai miliaran rupiah berdiri gagah seperti monumen, namun tidak berfungsi optimal karena pemeliharaan diabaikan atau pengelolaan tidak becus, lalu pasien diarahkan ke tempat lain. Siapa yang diuntungkan..?
RSUD terlalu sering diperlakukan sebagai komoditas politik. Saat kampanye, rumah sakit dijanjikan menjadi pusat layanan modern. Setelah kekuasaan diraih, janji itu menguap. Yang tersisa hanyalah proyek, seremoni, dan foto-foto peresmian. Rakyat kembali mengantre berjam-jam hanya untuk urusan administrasi yang seharusnya selesai dalam hitungan menit.
Masalah berikutnya adalah SDM yang salah penempatan. Pegawai menumpuk di satu sisi, sementara tenaga kesehatan di garis depan justru kekurangan orang dan kelelahan. Rekrutmen yang seharusnya berbasis kompetensi sering dipersepsikan sebagai ruang titipan, kedekatan politik, hubungan keluarga, atau kepentingan tertentu. Akibatnya, anggaran membengkak, produktivitas melemah, dan pelayanan menjadi korban.
Padahal rumah sakit modern tidak dikelola dengan perasaan. Ada standar, ada perhitungan, ada indikator, jumlah pasien, BOR (Bed Occupancy Rate), volume tindakan, kebutuhan tenaga medis dan nonmedis. Semua bisa dihitung. Jadi, menambah pegawai tanpa kebutuhan yang jelas bukan solusi, melainkan beban.
Kesejahteraan tenaga kesehatan memang harus diperjuangkan. Tetapi kesejahteraan tanpa sistem yang transparan hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang profesional, terbuka, dan dapat diaudit.
RSUD seharusnya menjadi pusat inovasi, pelatihan, teknologi, rekam medis elektronik, audit mutu, dan keselamatan pasien. Tidak ada alasan rumah sakit pemerintah tertinggal, karena mereka didukung oleh negara.
Maka persoalannya bukan apakah RSUD mampu atau tidak. Persoalannya adalah siapa yang membuat RSUD tidak dibiarkan menjadi hebat.
Jika pengelolaan berubah menjadi profesional, transparan, anti-korupsi, dan bebas dari intervensi politik, RSUD akan menjadi institusi yang sangat sulit ditandingi oleh rumah sakit swasta. Karena mereka memiliki satu hal yang tidak dimiliki banyak institusi lain, dukungan penuh negara.
Sudah waktunya publik berhenti diam. Kumpulkan data, buka fakta, awasi anggaran, dan pertanyakan setiap kebijakan yang menghambat pelayanan kesehatan. Karena ketika rumah sakit pemerintah gagal menjalankan fungsinya, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan nyawa rakyat.
"𝒀𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒓𝒃𝒂𝒉𝒂𝒚𝒂 𝒃𝒖𝒌𝒂𝒏 𝒓𝒖𝒎𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒌𝒊𝒕 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒆𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒖𝒂𝒏𝒈, 𝒎𝒆𝒍𝒂𝒊𝒏𝒌𝒂𝒏 𝒓𝒖𝒎𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒌𝒊𝒕 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒌𝒆𝒍𝒐𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒏𝒑𝒂 𝒏𝒖𝒓𝒂𝒏𝒊 𝒅𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒏𝒑𝒂 𝒌𝒆𝒃𝒆𝒓𝒂𝒏𝒊𝒂𝒏 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒃𝒆𝒓𝒖𝒃𝒂𝒉. (𝑻𝒉𝒐𝒏𝒌)
