Oleh: Toto Isanto
Negeri yang Memuja Gelar, Mengabaikan Nalar. “Kursi Empuk untuk Otak Tumpul”.
Di republik yang gemar memajang titel, kita menyaksikan pemandangan yang berulang, "baliho penuh gelar, pidato penuh istilah akademik, tetapi kebijakan kosong".
Jika jabatan hanya diberikan karena titel, maka kita sedang mengangkat kertas, bukan kapasitas. Kita sedang memuja ijazah, bukan kecakapan. Dan hasilnya jelas, "organisasi/pemerintahan berjalan di tempat, keputusan tumpul, bawahan bekerja tanpa arah".
Lebih menyedihkan lagi ketika kritik dibalas dengan defensif, “Pendidikan saya tinggi.”
Seolah-olah gelar bisa menggantikan kinerja.
Maaf, Di ruang publik yang dinilai bukan ijazah Anda, tapi yang dinilai adalah dampak kerja Anda.
Ada yang menjadikan gelar sebagai tameng legitimasi, “Sudah S2.” “Sudah Doktor.” “Sudah Profesor.”, lalu seolah-olah itu cukup untuk mengatur anggaran, memimpin birokrasi, dan menentukan nasib publik. Padahal jabatan publik bukan lomba akademik, ini soal kemampuan membaca krisis, menyusun strategi, dan berani mengambil keputusan saat situasi tidak populer.
Orang yang benar-benar terdidik tahu bahwa gelar hanyalah awal. Dia terus belajar, dia rendah hati, dia tidak alergi kritik, dan dia tidak bersembunyi di balik titel. Sebaliknya, mereka yang paling sering menyebut gelar, biasanya sedang menutupi kekosongan.
Jika pendidikan tinggi tidak melahirkan ketajaman berpikir, keberanian mengambil keputusan, dan kecakapan bekerja, maka pendidikan itu gagal membentuk kualitas.
Dan jika jabatan diberikan tanpa seleksi kompetensi yang serius, maka kita sendiri yang sedang membangun panggung untuk kepemimpinan kosong.
Gelar bisa dicetak, Ijazah bisa difotokopi. Tapi kapasitas, tidak bisa dipalsukan.
Setelah bertahun-tahun kuliah seseorang tetap alergi kritik, anti evaluasi, dan miskin inovasi, maka yang salah bukan hanya individunya, tetapi juga sistem yang meloloskannya ke tampuk jabatan.
Negara tidak butuh pemimpin yang hanya fasih teori, Daerah tidak butuh pejabat yang hanya pandai pidato, dan Organisasi tidak butuh atasan yang hanya mengandalkan titel, yang dibutuhkan adalah kapasitas nyata.
Orang yang sebenarnya ahli dan berpengalaman tersingkir. Yang tampil justru mereka yang pandai membangun citra, bukan kinerja. Rapat-rapat dipenuhi istilah canggih, tetapi eksekusi amburadul, Rencana strategis tebal, tapi implementasi tipis.
Gelar tinggi tidak pernah otomatis berarti otak tajam, apalagi jika pendidikan hanya menjadi syarat administratif untuk memenuhi regulasi.
Pada akhirnya, waktu akan membuktikan, "apakah seseorang layak memimpin karena kompetensi, atau hanya sekadar karena gelarnya terlalu panjang dan kedekatan."
