Gardamedia.co.id, TEMBILAHAN — Rencana pengalokasian anggaran sekitar Rp5 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 memunculkan ironi kebijakan yang sulit diabaikan. Di saat birokrasi memperkuat fasilitas mobilitasnya, masyarakat Indragiri Hilir masih bergulat dengan persoalan-persoalan dasar yang belum terselesaikan.
Data sosial menunjukkan, sekitar 41.000 jiwa warga Inhil masih hidup dalam kemiskinan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata keterbatasan akses ekonomi, lapangan kerja, dan jaminan hidup layak yang terus membayangi kehidupan masyarakat bawah.
Pada sektor kesehatan, kondisi yang tak kalah mengkhawatirkan tercermin dari sekitar 60 ribuan keluarga yang berada dalam kategori rentan stunting. Situasi ini mengindikasikan lemahnya intervensi jangka panjang negara terhadap pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kualitas generasi masa depan daerah.
Bidang pendidikan pun menyimpan luka struktural. Lebih dari 1.400 anak usia 7–17 tahun tercatat putus sekolah, menandakan masih adanya kegagalan sistemik dalam menjamin hak dasar pendidikan. Anak-anak ini bukan sekadar kehilangan bangku sekolah, tetapi berisiko kehilangan masa depan.
Tekanan terhadap masyarakat diperparah oleh tingkat inflasi daerah yang mencapai 4,4 persen, lebih tinggi dari angka nasional. Inflasi ini secara langsung menggerus daya beli, khususnya masyarakat berpendapatan rendah yang setiap kenaikan harga berarti pengurangan jatah hidup.
Sementara itu, lebih dari 150 kilometer ruas jalan di Indragiri Hilir berada dalam kondisi rusak. Jalan rusak bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal terhambatnya distribusi hasil kebun dan perikanan, mahalnya biaya logistik, serta sulitnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Dalam realitas tersebut, pengadaan kendaraan dinas menjadi simbol kontradiksi arah kebijakan anggaran. Publik menilai, persoalannya bukan sekadar soal kebutuhan operasional pemerintahan, melainkan keberanian menentukan skala prioritas, antara mempercepat kenyamanan birokrasi atau menjawab penderitaan rakyat.
APBD sejatinya adalah dokumen politik. Ia mencerminkan nilai, keberpihakan, dan keberanian moral pengambil kebijakan.
Ketika angka-angka penderitaan rakyat masih setinggi ini, maka setiap rupiah yang dibelanjakan negara akan selalu diuji oleh satu pertanyaan mendasar, "untuk siapa anggaran itu bekerja.."?.
Masyarakat berharap pembahasan APBD 2026 tidak berhenti pada formalitas prosedural, tetapi menjadi momentum koreksi arah, bahwa pembangunan harus dimulai dari yang paling tertinggal, bukan dari yang paling berkuasa.
Karena pada akhirnya, kendaraan dinas akan terus berganti, tetapi kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, inflasi, dan jalan rusak akan terus diwariskan bila anggaran kehilangan nurani. (Thonk).
