Gardamedia.co.id, Indragiri Hilir – Konsistensi dan keberanian politik Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna, dalam mengawal kepentingan masyarakat kembali menunjukkan hasil konkret. Setelah melalui proses advokasi kebijakan dan komunikasi lintas lembaga, PT PLN (Persero) secara resmi memastikan akan membangun jaringan listrik di Desa Sialang Panjang, wilayah yang selama ini berada di luar jangkauan layanan listrik negara.
Pembangunan jaringan listrik ini merupakan buah dari proses panjang lobi politik, penyampaian aspirasi daerah, serta tekanan kebijakan yang dilakukan Ketua DPRD Inhil kepada pihak terkait, khususnya PLN, agar persoalan ketimpangan infrastruktur energi di Inhil mendapat perhatian serius di tingkat pengambil keputusan.
Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, menegaskan bahwa fungsi politik DPRD tidak boleh berhenti pada rapat dan rekomendasi semata, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.
“Ketika negara hadir melalui listrik, di situlah keadilan pembangunan diuji. DPRD tidak boleh diam melihat wilayahnya terus berada dalam gelap. Ini adalah tanggung jawab politik yang harus diperjuangkan,” tegas Iwan Taruna.
Ia menambahkan, pembangunan jaringan listrik di Sialang Panjang merupakan bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan di Indragiri Hilir, sekaligus bukti bahwa tekanan politik yang dilakukan secara konstitusional mampu mendorong BUMN mengambil langkah konkret.
Dari sisi kelembagaan, DPRD Inhil disebut akan terus mengawal proses ini, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan, agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada janji administratif semata.
Sementara itu, pihak PLN menyatakan bahwa pembangunan jaringan listrik di Desa Sialang Panjang telah masuk dalam skema perencanaan dan akan direalisasikan secara bertahap sesuai dengan ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku.
Bagi masyarakat Sialang Panjang, kepastian ini menjadi simbol hadirnya negara setelah penantian panjang. Warga berharap pembangunan segera direalisasikan sebagai pintu masuk peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi desa.
Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa peran politik lokal, jika dijalankan secara aktif dan berpihak, mampu mengubah kebijakan menjadi realitas. Perjuangan Ketua DPRD Inhil menjadi penegasan bahwa jabatan politik bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan alat untuk memperjuangkan hak dasar masyarakat.
Dengan adanya kepastian pembangunan jaringan listrik ini, DPRD Inhil menegaskan komitmennya untuk terus mendorong keadilan infrastruktur dan memastikan tidak ada wilayah di Indragiri Hilir yang tertinggal akibat kelalaian kebijakan. (Thonk).
