Gardamedia.co.id, TEMBILAHAN – Setelah hampir setahun memimpin Kabupaten Indragiri Hilir, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Herman–Yuliantini akhirnya merealisasikan langkah strategis yang sejak awal menjadi bagian dari komitmen reformasi birokrasi: perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berbeda dengan sejumlah daerah yang justru menambah struktur organisasi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengambil langkah berani dengan menggabungkan beberapa OPD. Kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan struktur birokrasi yang lebih ramping, kaya fungsi, dan efisien, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan lebih efektif.
Bupati Indragiri Hilir, Herman, menegaskan bahwa secara politik dan administratif sebenarnya pemerintah daerah bisa saja mempertahankan bahkan menambah jumlah OPD. Langkah tersebut dinilai dapat membuka ruang bagi lebih banyak penempatan pejabat dalam struktur birokrasi.
Namun, menurut Herman, pendekatan semacam itu tidak sejalan dengan semangat perubahan yang mereka bawa sejak awal memimpin daerah.
“Secara struktural OPD bisa saja dipertahankan bahkan ditambah untuk mengakomodasi lebih banyak orang. Tetapi itu tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan yang kami bangun. Birokrasi harus ramping, kaya fungsi, dan benar-benar bekerja melayani masyarakat,” tegas Herman.
Ia menekankan bahwa kebijakan perampingan bukan sekadar soal restrukturisasi organisasi, melainkan bagian dari strategi besar membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang menuntut pengelolaan anggaran secara lebih cermat.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menjalankan roda pemerintahan dengan memaksimalkan sumber daya yang jelas, terukur, dan produktif, bukan sekadar memperbesar struktur birokrasi.
“Dengan kondisi keuangan yang terbatas, kita harus realistis. Pemerintahan tidak boleh gemuk secara struktur tetapi lemah dalam kinerja. Yang kita bangun adalah organisasi yang efisien, tetapi kuat dalam fungsi pelayanan,” ujarnya.
Langkah perampingan OPD ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintahan Herman–Yuliantini mendorong reformasi birokrasi yang lebih substantif, yakni menempatkan efektivitas kerja dan pelayanan publik sebagai prioritas utama, bukan sekadar memperbanyak jabatan dalam struktur pemerintahan.
Pemerintah daerah berharap, dengan struktur organisasi yang lebih ringkas dan terintegrasi, koordinasi antar perangkat daerah akan semakin cepat, keputusan lebih responsif, dan pelayanan kepada masyarakat Indragiri Hilir dapat berjalan lebih optimal.
Kebijakan ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat disiplin tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada efisiensi anggaran, efektivitas kerja, serta kepentingan masyarakat luas.(Thonk)
