Gardamedia.co.id, JAKARTA 05 Mei 2026 – Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, menunjukkan sikap tegas dalam memperjuangkan nasib petani kelapa dengan menemui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah politik dan ekonomi penting bagi Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperjuangkan perlindungan harga kelapa nasional yang selama ini dinilai rentan dipermainkan pasar dan tengkulak.
Turut hadir dalam rombongan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Sekretaris Bapperida Rio Aditya Pratama, Kepala Dinas Perikanan Eko Rahdippa, Kepala Dinas PUPR Yusnaldi, serta Sekretaris Dinas Pertanian Benny Murdhani.
Di hadapan Menko Pangan, H. Herman memaparkan posisi strategis Kabupaten Indragiri Hilir sebagai “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”, daerah yang selama puluhan tahun menjadi salah satu penyangga utama produksi kelapa nasional.
“Ini bukan sekadar persoalan komoditas. Kelapa adalah sumber kehidupan masyarakat Inhil. Dari 20 kecamatan, 19 di antaranya bergantung pada sektor kelapa. Dengan luas perkebunan mencapai 400.740 hektare dan produksi sekitar 1,1 juta ton per tahun, negara tidak boleh membiarkan petani terus berada dalam tekanan permainan harga,” tegas Herman.
Bupati Herman menilai sudah saatnya pemerintah pusat hadir lebih kuat melalui regulasi yang berpihak kepada rakyat, khususnya penetapan harga minimum (floor price) kelapa untuk melindungi sekitar 125 ribu kepala keluarga petani kelapa di Indragiri Hilir.
Selain memperjuangkan kepastian harga, Pemerintah Kabupaten Inhil juga membawa sejumlah usulan strategis lainnya, mulai dari pembangunan satu pasar modern dan tiga pasar kecamatan, pengembangan 12 kampung nelayan, pembangunan sistem irigasi pertanian, hingga pembangunan turap di wilayah rawan abrasi guna melindungi lahan perkebunan masyarakat.
Tak hanya itu, Pemkab Inhil juga melaporkan rencana besar peremajaan kelapa seluas 36.488 hektare pada periode 2026–2027 sebagai langkah menjaga produktivitas perkebunan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.
Menanggapi hal tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi atas langkah aktif dan keberanian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperjuangkan kepentingan petani.
“Data bahwa 19 dari 20 kecamatan merupakan penghasil kelapa menunjukkan betapa strategisnya posisi Inhil. Usulan terkait regulasi harga dan penguatan infrastruktur pasar ini akan menjadi prioritas pembahasan di tingkat kabinet,” ujar Zulhas.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Inhil, Dr. Trio Beni Putra, menegaskan bahwa intervensi pemerintah pusat menjadi kebutuhan mendesak agar petani tidak terus dirugikan oleh rantai distribusi yang panjang dan ketidakstabilan harga.
“Penetapan harga minimum kelapa adalah bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat. Petani harus mendapatkan kepastian dan keadilan ekonomi. Nilai besar dari komoditas kelapa harus kembali kepada masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi daerah,” tegas Trio.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan proposal pembangunan daerah serta produk turunan kelapa unggulan khas Indragiri Hilir sebagai simbol keseriusan daerah dalam membangun industri kelapa yang lebih kuat, mandiri, dan berkeadilan.(Thonk)
