Gardamedia.co.id. TEMBILAHAN, 25 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menunjukkan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan meski dihadapkan pada tantangan fiskal dan penyesuaian transfer anggaran dari pemerintah pusat. Pada Tahun Anggaran 2026, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkab Inhil mengalokasikan sekitar Rp132 miliar untuk pembangunan infrastruktur strategis di berbagai wilayah.
Anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat.
Sejumlah proyek prioritas yang akan dikerjakan antara lain rekonstruksi Jalan Pramuka Tembilahan Hulu, Jalan Suhada II, Jalan Sungai Luar–Sungai Junjangan, Jalan Sanglar–Kotabaru, Jalan Simpang Beringin, serta pembangunan Jembatan Sungai Junjangan di Kecamatan Batang Tuaka.
Selain itu, pembangunan juga menyasar peningkatan pelayanan publik melalui pembangunan Kantor Camat Kateman, Tanah Merah, dan Enok, serta rehabilitasi Gedung Kantor Bupati Indragiri Hilir.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Pemkab Inhil juga mengalokasikan anggaran hampir Rp20 miliar untuk pembangunan Pasar Tembilahan, serta pembangunan fasilitas pendukung pengelolaan sampah di Pasar Basah Dayang Suri dan Pasar Kering Jalan Sudirman.
Bupati Indragiri Hilir, Herman, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
"Pembangunan harus terus berjalan. Masyarakat membutuhkan jalan yang baik, jembatan yang memadai, pelayanan publik yang cepat, dan fasilitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan mereka. Karena itu, di tengah keterbatasan fiskal, kita tetap berupaya mengarahkan anggaran pada program-program yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat."
Menurut Bupati Herman, pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun fisik, melainkan membangun konektivitas antarwilayah, membuka akses ekonomi, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
"Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kita ingin pembangunan yang merata, tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di kecamatan dan desa-desa."
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan agar seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan berkualitas.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjadi investasi bagi masa depan Indragiri Hilir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat."
Selain pembangunan fisik, Pemkab Inhil juga terus memperkuat kualitas pekerjaan melalui laboratorium pengujian konstruksi yang telah terakreditasi, pengadaan alat berat untuk mempercepat pemeliharaan infrastruktur, serta mendorong penyelesaian pembangunan Islamic Centre melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan program CSR.
Dengan alokasi anggaran sekitar Rp132 miliar pada Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berharap pembangunan infrastruktur dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.
Dan pada akhirnya, Pembangunan bukan soal membangun gedung atau menghampar aspal. Pembangunan adalah usaha menghadirkan negara di tengah kesulitan rakyat. Rp132 miliar yang digelontorkan Pemkab Inhil tahun 2026 kini menjadi ujian, "apakah ia akan menjadi jejak kemajuan, atau sekadar angka yang indah di atas kertas."
Karena pada akhirnya, sebagaimana sering kita saksikan, pembangunan bukan sekadar tentang berapa besar anggaran yang digelontorkan, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
Kita tunggu, apakah Rp132 miliar ini akan menjadi tonggak kemajuan bagi Indragiri Hilir, atau hanya kembali menjadi deretan angka dalam laporan tahunan..? Waktu yang akan menjawabnya. (Thonk)
