Iklan

Pemkab Inhil Tegaskan Jangan Biarkan Data Pendidikan dan Pekerjaan “Palsu Diam-Diam” Menghantui Sistem Pelayanan Publik.

Rabu, 24 Juni 2026, 13.33 WIB Last Updated 2026-06-24T06:33:35Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


Gardamedia.co.id. TEMBILAHAN 24 Juni 2026 — Di tengah gencarnya transformasi digital dan tuntutan pelayanan publik yang serba cepat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyoroti satu masalah krusial yang kerap dianggap sepele namun berdampak besar, "ketidakakuratan data pendidikan dan pekerjaan warga."


Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak data kependudukan yang tidak diperbarui, mulai dari jenjang pendidikan yang sudah tidak sesuai, hingga status pekerjaan yang tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya. Kondisi ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan ancaman langsung terhadap ketepatan sasaran bantuan, kebijakan, hingga perencanaan pembangunan daerah.


“Jangan salahkan sistem jika bantuan tidak tepat sasaran, karena bisa jadi datanya yang sudah lama tidak disentuh,” demikian sorotan yang mengemuka dalam imbauan resmi Dukcapil Inhil.


Pemerintah menegaskan bahwa data kependudukan bukan sekadar angka, tetapi fondasi utama seluruh layanan publik. Ketika data tidak diperbarui, maka yang terjadi adalah: Salah sasaran bantuan sosial. Perencanaan pendidikan yang meleset. Statistik tenaga kerja yang tidak valid. Dan Kebijakan pembangunan yang tidak presisi.


Masyarakat kini tidak lagi memiliki alasan untuk menunda pembaruan data. Perubahan data pendidikan dan pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat melalui: Aplikasi ADINDA. Identitas Kependudukan Digital (IKD). Cukup dalam genggaman, data bisa diperbarui tanpa harus menunggu lama di kantor pelayanan.


Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Meiza Hardi, S.Sos, menegaskan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga akurasi data.


“Data kependudukan adalah wajah sebenarnya dari kondisi masyarakat kita. Jika data itu tidak diperbarui, maka yang terlihat di sistem bukan lagi realitas, melainkan bayangan yang bisa menyesatkan arah kebijakan,” tegas Meiza Hardi, S.Sos.


Beliau juga menambahkan bahwa transformasi digital hanya akan berhasil jika masyarakat ikut aktif memperbarui data secara berkala.


“Kami sudah membuka akses seluas-luasnya melalui ADINDA dan IKD. Sekarang tinggal kemauan masyarakat. Jangan biarkan ketidakpedulian kecil berdampak besar pada masa depan pembangunan daerah kita,” tambahnya.


Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengajak seluruh masyarakat untuk tidak lagi menganggap remeh data diri. Karena di era digital ini, data yang salah bukan sekadar kekeliruan, tetapi bisa menjadi sumber ketidakadilan baru. Perbarui datamu hari ini, karena masa depan pembangunan dimulai dari data yang benar.(Thonk)

Komentar

Tampilkan

Terkini