Batam - Program Presiden Prabowo Subianto tentang koperasi Merah putih, terkesan dipaksakan dan pada kenyataan publik bertanya, mengingat minim sekali informasi kepada masyarakat, sehingga publik bertanya jangan sampai program koperasi Merah putih, akan sama dengan program makan bergizi gratis, akibat tertutup dan terbura - buru Tanpa adanya partisipasi publik sehingga uang rakyat disalah gunakan lagi ujar Ismail Ratusimbangan Ketum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri kepada beberapa media.
Seperti contoh di Batam untuk penerimaan karyawan koperasi Merah putih sangat minim sekali informasi,begitu juga proses pembangunan koperasi Merah putih siapa yang bertanggung jawab.
Prosesnya seperti apa, masyarakat tidak tahu, sedangkan semuanya itu uang rakyat, sehingga pengawasan publik minim sekali.
Seperti di Batam, berapa jumlah koperasi Merah putih di bangun, berapa nilai setiap bangunan sampai selesai, bagaimana sistem tender nya dan bagaimana status tanahnya, apalagi tanah di Batam berbeda dari daerah lain, sedangkan pembangunan uang bersumber dari anggaran negara status tanah harus jelas,semua informasi tersebut sangat minim sekali, sehingga tidak ada pengawasan dari publik, jika terjadi kemudian ada penyimpangan siapa yang bertanggung jawab.
Lanjut Ismail, seharusnya untuk pembangunan koperasi Merah putih, harus perencanaan dengan matang dan melibatkan partisipasi publik, sehingga adanya pengawasan. Jika kemudian hari ada permasalahan wajar saja, sedangkan kita tahu uang yang di pergunakan adalah uang negara.
Sampai saat ini partisipasi publik sangat minim sekali, sebagai contoh di pusat siapa yang bertanggung jawab, untuk wilayah propinsi siapa yang bertanggung jawab, begitu juga wilayah kabupaten sampai kecamatan. Minimnya informasi tentang pembangunan koperasi Merah putih, tentu publik bertanya - tanya, program Presiden Prabowo Subianto seperti dibuat program siluman masyarakat bertanya-tanya tutupnya.(Hadigus)
