𝑮𝒂𝒓𝒅𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂.𝒄𝒐.𝒊𝒅. TEMBILAHAN 𝟐𝟒 𝑨𝒈𝒖𝒔𝒕𝒖𝒔 𝟐𝟎𝟐𝟔 — Persoalan anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi sorotan. Di tengah keresahan petani yang belum menemukan jalan keluar konkret, Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Media Online Indonesia (PW MOI) Inhil mengingatkan agar setiap gerakan yang mengatasnamakan kepentingan petani tetap berada pada jalur perjuangan moral, sosial, dan kepentingan rakyat.
Ketua PW MOI Inhil, Fitra Andriyan meminta para petani kelapa dan organisasi mahasiswa tidak mudah terseret dalam agenda yang tidak memiliki kaitan langsung dengan penyelesaian persoalan petani. Menurutnya, gerakan mahasiswa dan petani merupakan kekuatan moral yang seharusnya berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan menjadi kendaraan bagi kepentingan kelompok tertentu.
"𝑷𝒆𝒓𝒋𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒅𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒉𝒂𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂 𝒉𝒂𝒓𝒖𝒔 𝒎𝒖𝒓𝒏𝒊 𝒔𝒆𝒃𝒂𝒈𝒂𝒊 𝒈𝒆𝒓𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒎𝒐𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒂𝒏 𝒔𝒐𝒔𝒊𝒂𝒍 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒎𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒋𝒖𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒌-𝒉𝒂𝒌 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊. 𝑱𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒋𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒔𝒆𝒃𝒖𝒕 𝒅𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈𝒈𝒂𝒏𝒈𝒊 𝒌𝒆𝒑𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒂𝒕𝒂𝒖 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒔𝒆𝒎𝒃𝒖𝒏𝒚𝒊, 𝒂𝒑𝒂𝒍𝒂𝒈𝒊 𝒋𝒊𝒌𝒂 𝒌𝒆𝒎𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒂𝒓𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒌𝒆𝒑𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒃𝒊𝒔𝒏𝒊𝒔 𝒕𝒆𝒓𝒕𝒆𝒏𝒕𝒖," 𝒕𝒆𝒈𝒂𝒔 𝑭𝒊𝒕𝒓𝒂, 𝑺𝒆𝒏𝒊𝒏 𝟐𝟒/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟔.
Fitra menilai persoalan tata niaga kelapa di Inhil bukan persoalan yang baru muncul kemarin. Persoalan tersebut telah berlangsung cukup panjang dan dirasakan langsung oleh mayoritas masyarakat, khususnya petani yang menggantungkan kehidupan dari komoditas kelapa. Ia menyebut kondisi yang terjadi saat ini merupakan titik kulminasi dari persoalan tata niaga yang tidak kunjung mendapatkan penyelesaian substantif.
"𝑱𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒉𝒂𝒏𝒚𝒂 𝒅𝒊𝒋𝒂𝒅𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒌 𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒔𝒆𝒃𝒖𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒓𝒈𝒆𝒓𝒂𝒌𝒂𝒏. 𝒀𝒂𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒓𝒖𝒔 𝒌𝒊𝒕𝒂 𝒕𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒂𝒅𝒂𝒍𝒂𝒉 𝒂𝒑𝒂 𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍 𝒂𝒌𝒉𝒊𝒓𝒏𝒚𝒂 𝒃𝒂𝒈𝒊 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊...? 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒂𝒌𝒔𝒊, 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒅𝒆𝒎𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒔𝒊, 𝒅𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒓𝒏𝒚𝒂𝒕𝒂𝒂𝒏 𝒔𝒊𝒌𝒂𝒑. 𝑨𝒑𝒂𝒌𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒑𝒂 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒌𝒆𝒎𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒂𝒊𝒌. 𝑨𝒑𝒂𝒌𝒂𝒉 𝒕𝒂𝒕𝒂 𝒏𝒊𝒂𝒈𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒋𝒂𝒅𝒊 𝒍𝒆𝒃𝒊𝒉 𝒂𝒅𝒊𝒍. 𝑲𝒂𝒍𝒂𝒖 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌, 𝒎𝒂𝒌𝒂 𝒌𝒊𝒕𝒂 𝒉𝒂𝒓𝒖𝒔 𝒃𝒆𝒓𝒂𝒏𝒊 𝒎𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒆𝒔𝒆𝒏𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒋𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒏𝒚𝒂," 𝒖𝒋𝒂𝒓 𝑭𝒊𝒕𝒓𝒂.
Menurut Fitra, perjuangan atas nama petani tidak boleh berhenti pada panggung, spanduk, mikrofon, maupun pernyataan politik. Perjuangan harus bermuara pada kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
"𝑷𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒖𝒕𝒖𝒉𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒌𝒂𝒅𝒂𝒓 𝒑𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒓𝒋𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏, 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒖𝒕𝒖𝒉𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒔𝒊," 𝒊𝒎𝒃𝒖𝒉𝒏𝒚𝒂.
Fitra juga menyoroti peran pemerintah daerah dan DPRD Inhil. Menurutnya, keseriusan lembaga eksekutif dan legislatif merupakan kata kunci dalam memastikan berbagai regulasi yang telah dibuat tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Ia mengingatkan bahwa Inhil telah memiliki perangkat regulasi yang berkaitan dengan tata niaga kelapa, termasuk Peraturan Bupati hingga Peraturan Daerah yang menjadi dasar dalam pengelolaan tata niaga serta pengaturan hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha.
"𝑺𝒆𝒋𝒂𝒌 𝟐𝟎𝟏𝟖 𝒌𝒊𝒕𝒂 𝒔𝒖𝒅𝒂𝒉 𝒎𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒊 𝑷𝒆𝒓𝒃𝒖𝒑 𝒉𝒊𝒏𝒈𝒈𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒅𝒂 𝒔𝒆𝒃𝒂𝒈𝒂𝒊 𝒂𝒄𝒖𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒔𝒂𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒐𝒍𝒂𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒕𝒂 𝒏𝒊𝒂𝒈𝒂 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒑𝒂, 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒂𝒔𝒖𝒌 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒆𝒏𝒂𝒊 𝒌𝒆𝒔𝒆𝒑𝒂𝒌𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒂 𝒑𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝒅𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂," 𝒌𝒂𝒕𝒂 𝑭𝒊𝒕𝒓𝒂.
Dan timbul sebuah pertanyaan yang selama ini tersimpan, " 𝑴𝑬𝑵𝑮𝑨𝑷𝑨 𝑺𝑬𝑻𝑬𝑳𝑨𝑯 𝑫𝑬𝑳𝑨𝑷𝑨𝑵 𝑻𝑨𝑯𝑼𝑵 𝑩𝑬𝑹𝑳𝑨𝑳𝑼, 𝑷𝑬𝑳𝑨𝑲𝑺𝑨𝑵𝑨𝑨𝑵 𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨𝑵 𝑻𝑬𝑹𝑺𝑬𝑩𝑼𝑻 𝑴𝑨𝑺𝑰𝑯 𝑻𝑬𝑹𝑲𝑬𝑺𝑨𝑵 𝑩𝑬𝑳𝑼𝑴 𝑴𝑬𝑴𝑩𝑬𝑹𝑰𝑲𝑨𝑵 𝑷𝑬𝑹𝑼𝑩𝑨𝑯𝑨𝑵 𝒀𝑨𝑵𝑮 𝑺𝑰𝑮𝑵𝑰𝑭𝑰𝑲𝑨𝑵 𝑩𝑨𝑮𝑰 𝑷𝑬𝑻𝑨𝑵𝑰..?"
Persoalan sebenarnya bukan lagi sebatas apakah pemerintah memiliki aturan atau tidak. Persoalan saat ini adalah: 𝑨𝑷𝑨𝑲𝑨𝑯 𝑷𝑬𝑴𝑬𝑹𝑰𝑵𝑻𝑨𝑯 𝑴𝑬𝑴𝑰𝑳𝑰𝑲𝑰 𝑲𝑬𝑩𝑬𝑹𝑨𝑵𝑰𝑨𝑵 𝑫𝑨𝑵 𝑲𝑬𝑴𝑨𝑼𝑨𝑵 𝑷𝑶𝑳𝑰𝑻𝑰𝑲 𝑼𝑵𝑻𝑼𝑲 𝑴𝑬𝑵𝑱𝑨𝑳𝑨𝑵𝑲𝑨𝑵 𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨𝑵 𝑻𝑬𝑹𝑺𝑬𝑩𝑼𝑻 𝑺𝑬𝑪𝑨𝑹𝑨 𝑲𝑶𝑵𝑺𝑰𝑺𝑻𝑬𝑵.
"𝑱𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒔𝒊 𝒉𝒂𝒏𝒚𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒋𝒂𝒅𝒊 𝒕𝒖𝒍𝒊𝒔𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒓𝒂𝒑𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒌𝒆𝒓𝒕𝒂𝒔, 𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒂 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒕𝒆𝒕𝒂𝒑 𝒃𝒆𝒓𝒅𝒊𝒓𝒊 𝒅𝒊 𝒃𝒂𝒘𝒂𝒉 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌 𝒃𝒆𝒓𝒑𝒊𝒉𝒂𝒌. 𝑵𝒆𝒈𝒂𝒓𝒂 𝒉𝒂𝒓𝒖𝒔 𝒉𝒂𝒅𝒊𝒓 𝒔𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒌𝒆𝒉𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒂𝒏," 𝑷𝒖𝒏𝒈𝒌𝒂𝒔 𝑭𝒊𝒕𝒓𝒂.
PW MOI Inhil mendorong seluruh elemen yang terlibat dalam perjuangan petani kelapa agar mengedepankan transparansi, kepentingan publik, dan solusi konkret.
Ketika petani menjerit, yang seharusnya terdengar adalah suara keadilan, bukan suara kepentingan yang sedang mencari jalan untuk mengambil keuntungan. Dan ketika kelapa kembali jatuh dari pohonnya, biarlah yang jatuh bukan lagi harapan petani, biarlah yang jatuh adalah ketidakadilan. (𝑻𝒊𝒎 & 𝑻𝒉𝒐𝒏𝒌)
