Bupati Inhil H. Herman Tegaskan, "Jabatan Kepala Desa Adalah Amanah, Bukan Singgasana."

masukkan script iklan disini

 

Gardamedia.co.id. GAUNG, Indragiri Hilir, 13 September 2026 - Jabatan kepala desa bukan tiket untuk menikmati kursi kekuasaan, bukan pula sekadar kewenangan menandatangani dokumen dan menghadiri rapat. Di balik sebuah kursi kepala desa, ada rakyat yang menunggu pelayanan, pembangunan dan keberpihakan.

Pesan keras itu disampaikan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, SE., MT, saat melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Lahang Hulu dan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Sungai Baru, Kecamatan Gaung, Sabtu (12/9/2026).

Pelantikan tersebut turut dirangkai dengan pelantikan Ketua TP PKK dan Penjabat Ketua TP PKK kedua desa, serta peresmian dan pengucapan sumpah/janji anggota BPD Desa Gembira, Pintasan, Semambu Kuning, Soren, Teluk Merbau dan Belantaraya, Kecamatan Gaung.

Di hadapan para kepala desa dan anggota BPD, Herman menyampaikan pesan yang sulit ditafsirkan lain, "𝙿𝚎𝚖𝚎𝚛𝚒𝚗𝚝𝚊𝚑 𝚍𝚎𝚜𝚊 𝚑𝚊𝚛𝚞𝚜 𝚑𝚊𝚍𝚒𝚛 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚛𝚊𝚔𝚢𝚊𝚝, 𝚋𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚔𝚊𝚍𝚊𝚛 𝚑𝚊𝚍𝚒𝚛 𝚍𝚒 𝚔𝚊𝚗𝚝𝚘𝚛."

“Jangan datang hanya untuk menjalankan rutinitas administrasi, tetapi harus mampu menjadi penggerak pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegas Herman.

Pernyataan itu menjadi alarm bagi seluruh pemerintahan desa di Inhil. Sebab, rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai menjalankan rutinitas, tetapi membutuhkan pemimpin yang mampu membaca persoalan dan berani mengambil keputusan.

Rakyat tidak menghitung berapa banyak rapat yang dilakukan, rakyat menghitung berapa banyak persoalan yang diselesaikan. Kepala desa dituntut menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan. Disiplin serta integritas juga harus menjadi napas dalam menjalankan pemerintahan. Terlebih bagi kepala desa hasil PAW, Herman menegaskan tidak boleh ada lagi politik masa lalu yang dibawa ke dalam pemerintahan.

Setelah sumpah diucapkan, tidak ada lagi istilah kubu pendukung dan kubu yang tidak mendukung. Semua adalah rakyat, semua harus dilayani, dan semua memiliki hak yang sama.

Herman juga mengingatkan anggota BPD yang baru dilantik agar tidak menjadikan fungsi pengawasan sebagai arena untuk mencari kesalahan kepala desa. BPD dan pemerintah desa bukan dua kubu yang harus bertarung memperebutkan pengaruh. Keduanya merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus saling menguatkan.

“Pengawasan harus dimaknai sebagai upaya memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Artinya jelas, "𝙺𝚎𝚙𝚊𝚕𝚊 𝚍𝚎𝚜𝚊 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚋𝚘𝚕𝚎𝚑 𝚊𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒 𝚝𝚎𝚛𝚑𝚊𝚍𝚊𝚙 𝚔𝚛𝚒𝚝𝚒𝚔, 𝚜𝚎𝚖 𝚗𝚝𝚊𝚛𝚊𝚗 𝙱𝙿𝙳 𝚓𝚞𝚐𝚊 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚋𝚘𝚕𝚎𝚑 𝚖𝚎𝚗𝚓𝚊𝚍𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚔𝚛𝚒𝚝𝚒𝚔 𝚜𝚎𝚋𝚊𝚐𝚊𝚒 𝚜𝚎𝚗𝚓𝚊𝚝𝚊 𝚙𝚘𝚕𝚒𝚝𝚒𝚔." Jika ada perbedaan, selesaikan melalui musyawarah, jika ada persoalan, dudukkan bersama. Jangan sampai ego kekuasaan mengalahkan kepentingan masyarakat.

Nada tegas juga disampaikan Herman terkait pengelolaan dana desa. Dana desa harus dikelola transparan dan akuntabel serta diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata. Ketahanan pangan, koperasi, BUM Desa dan peningkatan PADes harus menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. "𝙰𝚗𝚐𝚐𝚊𝚛𝚊𝚗 𝚋𝚘𝚕𝚎𝚑 𝚋𝚎𝚜𝚊𝚛, 𝚝𝚎𝚝𝚊𝚙𝚒 𝚔𝚊𝚕𝚊𝚞 𝚛𝚊𝚔𝚢𝚊𝚝 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚖𝚎𝚛𝚊𝚜𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚗𝚏𝚊𝚊𝚝, 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚊𝚙𝚊...?"

Herman meminta camat dan Dinas PMD memperkuat pembinaan serta pengawasan agar persoalan di tingkat desa tidak dibiarkan membesar. 

"Kekuasaan memiliki batas, jabatan memiliki masa, tetapi jejak pengabdian akan tinggal lebih lama daripada kursi yang pernah diduduki. Kepala desa boleh berganti, BPD boleh berganti, bahkan kekuasaan pun akan berganti. Namun rakyat tetap tinggal di desa yang sama dan akan menjadi saksi siapa yang benar-benar bekerja untuk mereka. Mari kita bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat, untuk Indragiri Hilir yang semakin berjaya,” pungkas Herman.

Pemerintahan desa harus bekerja sebelum rakyat terpaksa mengeluh, harus bergerak sebelum persoalan menjadi konflik, dan harus hadir sebelum masyarakat merasa pemerintah telah pergi terlalu jauh dari mereka. (𝑻𝒉𝒐𝒏𝒌)