GARDAMEDIA.CO.ID. INDRAGIRI HILIR, 12 Oktober 2026 – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir bersiap menggelar rangkaian agenda organisasi berupa orientasi politik, pengukuhan pengurus DPC, dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) periode 2026–2031.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 16–17 Oktober 2026, bertempat di Gedung Engku Kelana, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
Ketua DPC PKB Kabupaten Indragiri Hilir, Iwan Taruna, S.T., M.Si., yang juga menjabat Ketua DPRD Inhil, menempatkan agenda tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menyatukan visi kepengurusan, serta meneguhkan komitmen perjuangan partai dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengukuhan pengurus bukan sekadar seremoni pergantian atau penetapan struktur organisasi, melainkan penegasan amanah dan tanggung jawab politik yang harus dijalankan dengan kerja nyata.
“Orientasi politik, pengukuhan pengurus DPC, dan Musyawarah Kerja Cabang PKB Kabupaten Indragiri Hilir periode 2026–2031 bukan sekadar agenda organisasi, tetapi momentum untuk memperkuat soliditas, menyatukan visi, serta meneguhkan komitmen perjuangan partai dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ucap Iwan Taruna.
Ia menegaskan, kekuatan partai politik tidak cukup hanya ditopang oleh struktur kepengurusan yang lengkap. Lebih dari itu, keberadaan partai harus tercermin melalui kedekatan dengan masyarakat, kemampuan menyerap aspirasi, serta kesungguhan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur politik yang bertanggung jawab.
“Kepengurusan yang dikukuhkan harus mampu menerjemahkan amanah organisasi menjadi kerja nyata. Kita tidak ingin partai hanya kuat dalam struktur, tetapi juga harus hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi rakyat, memahami persoalan daerah, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur politik yang bertanggung jawab,” lanjutnya.
Selain orientasi politik dan pengukuhan pengurus, Musyawarah Kerja Cabang menjadi agenda strategis untuk merumuskan program kerja, menetapkan prioritas organisasi, serta menyelaraskan langkah seluruh jajaran kepengurusan selama lima tahun ke depan.
Iwan berharap, forum tersebut tidak berhenti pada pembahasan administratif organisasi, tetapi mampu melahirkan program yang terukur, realistis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Melalui Musyawarah Kerja Cabang, kita perlu merumuskan program yang terukur, realistis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Setiap kader harus memahami bahwa politik bukan semata-mata tentang jabatan atau kekuasaan, melainkan tentang tanggung jawab, pengabdian, dan keberanian memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Periode kepengurusan 2026–2031 merupakan rentang waktu yang menuntut konsistensi, kebersamaan, dan kemampuan organisasi menerjemahkan visi politik menjadi langkah konkret. Karena itu, soliditas internal perlu berjalan beriringan dengan penguatan komunikasi, koordinasi, dan kepekaan terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebagai Ketua DPC PKB Inhil sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Iwan juga berharap seluruh jajaran pengurus dan kader dapat membangun kebersamaan serta memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan daerah.
Menurutnya, politik harus menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata arena perebutan jabatan. Kepercayaan publik merupakan amanah yang harus dijaga melalui sikap, keputusan, dan tindakan yang bertanggung jawab.
“Soliditas adalah kekuatan organisasi, kerja nyata adalah ukuran pengabdian, dan kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga. Karena itu, mari kita jadikan periode 2026–2031 sebagai momentum untuk memperkuat organisasi, memperluas pengabdian, dan memastikan perjuangan politik PKB senantiasa berpijak pada kepentingan masyarakat Indragiri Hilir,” pungkas Iwan Taruna.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, PKB Inhil diharapkan dapat memperkuat fondasi organisasi, menyatukan arah perjuangan, serta menyusun program kerja yang berkesinambungan. Sebab, konsolidasi merupakan langkah awal, program kerja menjadi peta jalan, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab politik.
Tantangan periode 2026–2031 bukan hanya membangun organisasi yang solid, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah politik memiliki keterkaitan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. (𝐓𝐡𝐨𝐧𝐤)
