Oleh: Toto Isanto
Riau Memanggil, Siapa yang Menjawab di Jakarta..? Saat Daerah Membutuhkan Pembela, Jakarta Terlalu Sunyi.
Demokrasi memberi rakyat satu harapan sederhana, suara daerah tidak akan hilang di pusat kekuasaan. Karena itulah masyarakat memilih anggota DPR RI dan DPD RI bukan sekadar untuk memenuhi kursi parlemen, tetapi untuk memastikan Riau memiliki pembela ketika kebijakan nasional mulai menjauh dari rasa keadilan.
Namun pertanyaan yang kini bergema di tengah masyarakat semakin tajam, "masihkah wakil Riau di Jakarta benar-benar menjadi pembela daerah, atau justru telah nyaman menjadi bagian dari sistem yang mereka seharusnya awasi..?".
Riau menghadapi persoalan nyata dan berulang. Kebakaran hutan datang hampir setiap tahun, ketimpangan pembangunan masih terasa, kekayaan migas belum sepenuhnya memberi kesejahteraan setimpal, dan ketergantungan terhadap kebijakan fiskal pusat membuat daerah kerap berada pada posisi menunggu. Dalam kondisi seperti itu, yang dibutuhkan bukan kehadiran simbolik, melainkan keberanian politik.
Tetapi yang sering terlihat hanyalah rutinitas, rapat, kunjungan, dokumentasi, dan pernyataan normatif yang aman dari risiko.
Di DPR RI, disiplin fraksi kerap menjadi alasan yang diam-diam mematikan keberanian. Ketika partai telah menentukan arah, suara daerah seolah wajib menyesuaikan. Aspirasi rakyat berubah menjadi kompromi politik, dan kompromi perlahan berubah menjadi pembenaran untuk tetap diam.
Di DPD RI, kebebasan berbicara memang tersedia, tetapi tanpa taring kekuasaan. Banyak suara terdengar, sedikit yang mengguncang keputusan. Kritik disampaikan, namun jarang berujung perubahan nyata. Politik akhirnya terasa seperti panggung pidato tanpa daya paksa.
Di sinilah publik mulai membaca kenyataan yang pahit, "wakil daerah hadir secara fisik, tetapi perjuangannya sulit dirasakan".
Ketika kebijakan pusat merugikan daerah, tidak ada sikap keras yang terdengar. Ketika anggaran menyusut, tidak tampak solidaritas politik yang menggema. Dan ketika kepentingan Riau terpinggirkan, nyaris tak ada tekanan yang benar-benar membuat pusat menoleh.
Seolah-olah kursi di Senayan lebih berhasil mengubah wakil rakyat daripada wakil rakyat mengubah kebijakan. Padahal mandat rakyat bukan untuk mencari kenyamanan politik, melainkan memperjuangkan kepentingan daerah, bahkan jika harus berbeda arus dengan kekuasaan. Sebab sejarah politik selalu menunjukkan, perubahan tidak pernah lahir dari sikap aman.
Rakyat Riau tidak memilih utusan untuk sekadar hadir dalam lingkar elite nasional. Mereka memilih benteng kepentingan daerah, dan benteng yang terlalu lama diam, pada akhirnya hanya menjadi bangunan tanpa fungsi.
Hari ini mungkin rakyat masih menunggu.
Namun politik memiliki ingatan panjang. Karena kursi di Senayan bukan tempat beristirahat dari perjuangan, melainkan tempat mempertanggungjawabkan amanah. Dan ketika keberanian tak lagi terlihat, rakyat akan menilai, "bukan dari janji, tetapi dari keberpihakan yang nyata".
