Gardamedia.co.id - Tembilahan, Persetujuan terhadap Anggaran Belanja Daerah tahun kedua di era kepemimpinan Haji Herman oleh DPRD beberapa waktu lalu menjadi momentum penting bagi arah pembangunan daerah ke depan. Dalam struktur anggaran tersebut, salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah pembiayaan sektor infrastruktur yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Seluruh perencanaan telah disusun dengan kerangka waktu (timeline) yang jelas. Kini, tanggung jawab besar berada di pundak pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dengan langkah profesional, khususnya dalam menunjuk konsultan pengawas dan kontraktor yang benar-benar memiliki kapasitas, integritas, serta rekam jejak yang mumpuni.
Lebih dari sekadar realisasi anggaran, kebijakan belanja daerah ini diharapkan tetap berpijak pada komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Prinsip No One Left Behind harus menjadi roh dalam setiap program, memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, di seluruh wilayah.
Dalam kondisi keuangan daerah yang relatif terbatas, setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan output yang berkualitas dan berdampak nyata. Pembangunan tidak boleh sekadar menjadi proyek formalitas tanpa arah yang jelas. Lebih dari itu, hasil pembangunan harus memiliki daya tahan, bukan sekadar berdiri hari ini namun rusak di tahun berikutnya.
Di sinilah pentingnya peran kolektif seluruh elemen masyarakat. Partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pembangunan menjadi kunci untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pekerjaan.
Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawal kebijakan agar berjalan sesuai harapan.
Pembangunan yang akan hadir di tengah masyarakat bukan hanya untuk dinanti, tetapi juga untuk diawasi bersama. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian kolektif, kualitas pembangunan dapat dijaga, sehingga benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi kesejahteraan daerah.
“Mari kita kawal bersama, karena pembangunan yang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hak dan kewajiban seluruh masyarakat.”(Thonk)
