Gardamedia.co.id, Indragiri Hilir, Riau – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan respons cepat dan tanggap dalam menangani dampak kebakaran di kawasan Pasar Bom, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dokumen kependudukan warga terdampak dipastikan segera diganti dan disalurkan.
Kepala Disdukcapil Inhil, Meiza Hardi, menegaskan bahwa proses penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah rampung dan siap untuk dicetak serta didistribusikan kepada masyarakat.
“Seluruh dokumen sudah diproses. Saat ini tinggal tahap penyaluran kepada warga terdampak. Sesuai arahan dari Bupati agar Disdukcapil segera memproses administrasi kependudukan masyarakat yang terkena musibah, dan Alhamdulillah langsung kita tindaklanjuti serta kerjakan secara cepat,” ujarnya, Jumat (10/4).
Langkah percepatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan hak administrasi kependudukan masyarakat tetap terpenuhi, terutama dalam situasi darurat. Pendataan dan pengurusan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi antara pihak kecamatan dan Disdukcapil.
Plh Camat Reteh, Siti Sulastri Kusumawati, S.Sos., M.Si, turut memastikan bahwa distribusi dokumen akan berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kami terus berkoordinasi agar seluruh warga terdampak mendapatkan kembali dokumen kependudukannya tanpa terkecuali,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, kebakaran hebat yang terjadi pada Rabu (8/4) siang telah menghanguskan 106 unit rumah di kawasan Pasar Bom. Peristiwa tersebut menyebabkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal serta dokumen penting.
Di tengah situasi sulit, kabar percepatan penggantian dokumen ini disambut lega oleh masyarakat. Salah seorang korban terdampak mengungkapkan rasa syukurnya.
“Kami sangat terbantu. KK dan KTP ini sangat penting untuk mengurus bantuan dan kebutuhan lainnya. Semoga bisa cepat dibagikan, karena saat ini kami benar-benar membutuhkan identitas,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan akan terus hadir dan memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk administrasi kependudukan, dapat terpenuhi secara cepat, tepat, dan tanpa hambatan.(Thonk)
