Tembilahan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia kini mendapat perhatian serius masyarakat menyusul adanya dugaan penyaluran makanan yang belum layak konsumsi kepada siswa SD Negeri 013 Jalan Keritang Ujung, Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (8/5/2026).
Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan bahwa menu MBG yang diterima siswa diduga berupa ikan lele yang masih mentah serta tempe yang belum dimasak sempurna. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran para orang tua murid terkait standar kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik.
Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya terhadap kejadian tersebut. Menurutnya, program MBG sejatinya merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap kebutuhan gizi anak-anak sekolah, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar dijaga secara maksimal.
“Program ini sangat baik dan masyarakat mendukung penuh. Namun tentu kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak harus benar-benar diperhatikan agar tujuan peningkatan gizi dapat tercapai,” ujarnya.
Dugaan tersebut kini menjadi perhatian publik karena dinilai dapat mencederai semangat besar pemerintah dalam membangun generasi sehat dan kuat melalui program pemenuhan gizi nasional.
Masyarakat berharap seluruh pihak terkait, mulai dari penyedia makanan, pengawas lapangan, hingga instansi teknis, dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyajian dan distribusi makanan MBG agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Selain itu, pengawasan terhadap dapur penyedia MBG juga dinilai perlu diperketat guna memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada siswa benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, serta keamanan pangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Program MBG sendiri merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Karena itu, masyarakat menilai pelaksanaan program tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan penuh tanggung jawab.
“Program ini jangan sampai kehilangan kepercayaan publik hanya karena lemahnya pengawasan teknis di lapangan. Semua pihak harus menjaga marwah program pemerintah yang berpihak kepada rakyat,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat Tembilahan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak dapur penyedia MBG yang dimaksud belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Masyarakat kini menunggu langkah cepat pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan serta memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.(Thonk)
