BATAM, Gardamedia.co.id– Operasi Bareskrim Polri menutup sejumlah Tempat Hiburan Malam dan lokasi yang diduga perjudian di Batam mendapat apresiasi sebagai bentuk penegakan hukum.
Namun di sisi lain, penutupan mendadak ini menimbulkan dampak sosial. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dan terancam menganggur.
Jika tidak ada solusi dari pemerintah, kondisi ini berpotensi menambah pengangguran dan merusak iklim investasi di Batam.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, rabu [19/8/2026] di Nagoya.
“Kami mendukung pemberantasan judi dan narkoba. Tapi prosesnya harus transparan, konsisten, dan tidak tebang pilih,” ujar Ismail.
Ia menyoroti penindakan di Nagoya Game Zone. “Saya ada di lokasi malam itu. Yang janggal, kenapa hanya Nagoya Game Zone yang ditindak? Tempat jackpot di sebelahnya dan puluhan titik lain masih beroperasi normal,” katanya.
Ismail juga mempertanyakan pernyataan Waka Bareskrim Irjen Pol Nunung Syaifuddin yang menyebut Nagoya Game Zone sebagai lokasi perjudian.
“Kalau alasannya judi, maka semua tempat yang sama harus ditindak. Jangan satu ditutup, yang lain dibiarkan buka. Masyarakat berhak dapat penjelasan,” tegasnya.
Menurut Ismail, dampak paling besar dirasakan pekerja. Setelah tempat usaha ditutup, mereka langsung kehilangan sumber penghasilan.
“Publik mendukung aparat berantas judi. Tapi jangan sampai ada kesan pembiaran bertahun-tahun, lalu ditutup mendadak. Yang kena imbasnya pekerja dan keluarganya,” ujarnya.
Ia meminta Pemko Batam, BP Batam, dan Disnaker segera mendata pekerja terdampak dan menyiapkan pelatihan serta lapangan kerja baru.
“Ini bukan hanya soal judi. Ini soal nasib keluarga yang besok mau makan dari mana,” katanya.
Selain soal pekerja, Ismail menyebut ada informasi yang beredar terkait dugaan pertemuan antara penyidik Bareskrim dengan pengusaha sebelum dan sesudah operasi.
“Bahkan ada kabar tim datang dengan mobil-mobil mewah hitam berjejer seperti showroom. Ini masih kami telusuri kebenarannya,” kata Ismail.
Jika terbukti, pihaknya akan membawa persoalan ini ke Rapat Dengar Pendapat di DPR RI.
Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri siap membawa kasus ini ke DPR RI jika mendapat dukungan masyarakat.
“Kami minta Kapolda Kepri, Wali Kota Batam, dan Kapolri hadir menjelaskan secara terbuka. Dasar hukum penindakan, standar operasi, dan rencana untuk pekerja terdampak,” tutup Ismail.
Hingga berita ini diterbitkan, Bareskrim Polri belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi juga masih menunggu tanggapan Pemko Batam.
(Red)
