𝑮𝒂𝒓𝒅𝒂𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂.𝒄𝒐.𝒊𝒅. INDRAGIRI HILIR, 08 September 2026 — Di tanah yang dipenuhi batang-batang kelapa, ada cerita panjang tentang kehidupan yang tumbuh bersama harapan. Setiap hari, jutaan butir kelapa mengalir dari kebun-kebun rakyat, menjadi denyut ekonomi bagi ribuan keluarga. Namun di balik hijaunya hamparan kebun, para petani masih menyimpan satu pertanyaan yang belum juga menemukan jawaban, "𝑲𝒂𝒑𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒑𝒂 𝒃𝒆𝒏𝒂𝒓-𝒃𝒆𝒏𝒂𝒓 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓𝒊 𝒌𝒆𝒑𝒂𝒔𝒕𝒊𝒂𝒏 𝒃𝒂𝒈𝒊 𝒌𝒆𝒉𝒊𝒅𝒖𝒑𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒓𝒆𝒌𝒂..?"
Persoalan perkelapaan kembali mengetuk pintu gedung legislatif Kabupaten Indragiri Hilir. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Petani Kelapa mendesak DPRD Inhil segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi dengan menghadirkan unsur legislatif, eksekutif, pelaku usaha, serta perwakilan petani. Sebab, RDP bukan sekadar pertemuan di antara meja dan kursi. Ia diharapkan menjadi ruang tempat kegelisahan petani didengar, persoalan dibuka, dan jalan keluar dirumuskan secara konkret.
Desakan itu muncul karena persoalan yang membelit petani kelapa tak kunjung menemukan ujung. Ketidakpastian harga, lemahnya implementasi kebijakan, hingga berbagai persoalan tata niaga terus menjadi bayang-bayang yang mengikuti kehidupan masyarakat perkebunan.
Perwakilan Masyarakat Peduli Kelapa Nusantara (MPKN) Indragiri Hilir, Fitra Andriyan, yang tergabung dalam Aliansi Petani Kelapa, menilai DPRD memiliki posisi penting untuk membuka ruang dialog antara seluruh pihak yang berkepentingan terhadap masa depan komoditas kelapa.
"𝑴𝑷𝑲𝑴𝑩 𝒔𝒆𝒃𝒂𝒈𝒂𝒊 𝒘𝒂𝒅𝒂𝒉 𝒃𝒂𝒈𝒊 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒑𝒂 𝒎𝒆𝒎𝒊𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒊𝒉𝒂𝒌 𝒍𝒆𝒈𝒊𝒔𝒍𝒂𝒕𝒊𝒇 𝒔𝒆𝒈𝒆𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒋𝒂𝒍𝒂𝒏𝒌𝒂𝒏 𝒇𝒖𝒏𝒈𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒌𝒂𝒊𝒕 𝒌𝒐𝒏𝒅𝒊𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒑𝒂. 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒉𝒂𝒅𝒂𝒑𝒊 𝒉𝒂𝒓𝒊 𝒊𝒏𝒊 𝒔𝒖𝒅𝒂𝒉 𝒕𝒆𝒓𝒍𝒂𝒍𝒖 𝒍𝒂𝒎𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒍𝒂𝒏𝒈𝒔𝒖𝒏𝒈 𝒅𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒖𝒕𝒖𝒉𝒌𝒂𝒏 𝒍𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒉 𝒏𝒚𝒂𝒕𝒂," 𝒕𝒆𝒈𝒂𝒔 𝑭𝒊𝒕𝒓𝒂, 𝑺𝒆𝒏𝒊𝒏 𝟎𝟕/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟔.
Menurutnya, persoalan petani tidak berhenti pada angka harga di tingkat pasar. Di balik setiap perubahan harga terdapat biaya hidup, pendidikan anak, kebutuhan keluarga, biaya produksi, hingga keberlangsungan kebun yang menjadi sumber penghidupan.
Data perkebunan menunjukkan kelapa masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Indragiri Hilir. Dengan areal perkebunan lebih dari 400 ribu hektare dan produksi mencapai ratusan ribu metrik ton per tahun atau jutaan butir per hari, Inhil merupakan salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia.
Dan dibalik angka-angka tersebut, terdapat ratusan ribu kepala keluarga yang menggantungkan hidup pada pohon-pohon kelapa. Ironisnya, besarnya kontribusi tersebut belum selalu berbanding lurus dengan rasa aman yang diterima petani.
Fitra menyebut persoalan harga kelapa bukanlah luka yang baru muncul kemarin. Selama puluhan tahun, petani disebut terus berhadapan dengan ketidakpastian yang berulang.
"𝑺𝒆𝒍𝒂𝒎𝒂 𝒍𝒆𝒃𝒊𝒉 𝒅𝒂𝒓𝒊 𝒍𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆𝒌𝒂𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒖𝒔 𝒅𝒊𝒉𝒂𝒅𝒂𝒑𝒌𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒌𝒆𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌𝒑𝒂𝒔𝒕𝒊𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂. 𝑫𝒂𝒎𝒑𝒂𝒌𝒏𝒚𝒂 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌 𝒉𝒂𝒏𝒚𝒂 𝒅𝒊𝒓𝒂𝒔𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒔𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓 𝒆𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊, 𝒕𝒆𝒕𝒂𝒑𝒊 𝒋𝒖𝒈𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒓𝒖𝒉 𝒕𝒆𝒓𝒉𝒂𝒅𝒂𝒑 𝒌𝒐𝒏𝒅𝒊𝒔𝒊 𝒔𝒐𝒔𝒊𝒂𝒍 𝒎𝒂𝒔𝒚𝒂𝒓𝒂𝒌𝒂𝒕," 𝒖𝒋𝒂𝒓 𝑭𝒊𝒕𝒓𝒂.
Lima dekade adalah waktu yang panjang untuk sebuah generasi lahir, tumbuh, menikah, dan mewariskan kebun kepada anak-anaknya. Namun bagi sebagian petani, pertanyaan mengenai harga masih menjadi cerita yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, Aliansi Petani Kelapa menilai pemerintah daerah dan DPRD Inhil tidak cukup hanya hadir melalui kebijakan di atas kertas. Kebijakan harus menemukan jalannya hingga ke kebun-kebun rakyat, hingga kepada tangan petani yang setiap hari merawat pohon dan menggantungkan masa depan keluarganya pada buah kelapa.
Fitra mengingatkan, apabila persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang nyata, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan petani, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"𝑱𝒊𝒌𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒊𝒏𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒖𝒔 𝒅𝒊𝒃𝒊𝒂𝒓𝒌𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒏𝒑𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒔𝒊 𝒏𝒚𝒂𝒕𝒂 𝒃𝒂𝒈𝒊 𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒊, 𝒃𝒖𝒌𝒂𝒏 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌 𝒎𝒖𝒏𝒈𝒌𝒊𝒏 𝒎𝒆𝒓𝒆𝒌𝒂 𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒉𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒑𝒆𝒓𝒄𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒉𝒂𝒅𝒂𝒑 𝒑𝒊𝒉𝒂𝒌 𝒆𝒌𝒔𝒆𝒌𝒖𝒕𝒊𝒇 𝒎𝒂𝒖𝒑𝒖𝒏 𝒍𝒆𝒈𝒊𝒔𝒍𝒂𝒕𝒊𝒇," 𝒕𝒆𝒓𝒂𝒏𝒈 𝑭𝒊𝒕𝒓𝒂.
MPKN menilai selama ini petani kerap menjadi objek dari berbagai kebijakan, sementara manfaat yang diterima belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya kontribusi sektor kelapa terhadap perekonomian daerah. Padahal, berbagai regulasi terkait tata niaga kelapa telah tersedia. Namun yang dibutuhkan petani bukan regulasi baru, melainkan keberanian untuk memastikan aturan yang telah ada benar-benar berjalan.
Mereka hanya ingin hasil dari kebun yang dirawat dengan keringat memiliki nilai yang layak. Mereka ingin pohon-pohon kelapa yang selama bertahun-tahun menjadi saksi kehidupan keluarga mereka tidak sekadar menjadi simbol kejayaan daerah, tetapi juga benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan. Karena itu, MPKN berharap DPRD Inhil segera menindaklanjuti usulan RDP gabungan komisi dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan.
Biarlah di ruang itu Pemerintah berbicara, Pengusaha berbicara, Legislator berbicara. Dan yang paling penting, petani juga diberi ruang untuk berbicara tentang hidupnya sendiri.
"𝑺𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒚𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒕𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒂𝒕𝒂 𝑵𝒊𝒂𝒈𝒂 𝑲𝒆𝒍𝒂𝒑𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒆𝒎𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏 𝒅𝒊𝒋𝒂𝒃𝒂𝒓𝒌𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒍𝒂𝒍𝒖𝒊 𝑷𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒏 𝑩𝒖𝒑𝒂𝒕𝒊 𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕 𝒅𝒊𝒍𝒂𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒃𝒂𝒈𝒂𝒊𝒎𝒂𝒏𝒂 𝒎𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒚𝒂. 𝑫𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒅𝒆𝒎𝒊𝒌𝒊𝒂𝒏, 𝒎𝒂𝒔𝒚𝒂𝒓𝒂𝒌𝒂𝒕 𝒃𝒆𝒏𝒂𝒓-𝒃𝒆𝒏𝒂𝒓 𝒎𝒆𝒓𝒂𝒔𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒉𝒂𝒅𝒊𝒓𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒎𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒋𝒖𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒏 𝒉𝒂𝒌-𝒉𝒂𝒌 𝒎𝒆𝒓𝒆𝒌𝒂," 𝒑𝒖𝒏𝒈𝒌𝒂𝒔 𝑭𝒊𝒕𝒓𝒂, 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒂𝒌𝒉𝒊𝒓𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒂𝒌𝒂𝒑𝒂𝒏.
Persoalan kelapa bukan hanya tentang harga sebuah komoditas, ia adalah tentang harga sebuah kehidupan. Dan ketika petani mulai bertanya ke mana arah kebijakan berpihak, pemerintah semestinya tidak membiarkan pertanyaan itu menggantung di antara daun-daun kelapa dan angin yang berembus dari kebun-kebun rakyat. (𝑻𝒉𝒐𝒏𝒌)
