Bogor – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, S.E., M.T., menghadiri Rapat Koordinasi Kerja Nasional (Rakornas) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2025).
Rakornas ini menjadi ruang strategis bagi para kepala daerah untuk memperkuat peran kepemimpinan daerah dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam langkah-langkah konkret di wilayah masing-masing. Dalam forum tersebut, Presiden RI menekankan pentingnya soliditas Forkopimda sebagai fondasi stabilitas pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Kehadiran Bupati Inhil dalam Rakornas Forkopimda mencerminkan komitmen kepemimpinan daerah yang responsif dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional.
Sebagai pemimpin daerah, Bupati memegang peran sentral dalam memastikan kebijakan pusat tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan di daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Inhil hadir bersama unsur Forkopimda Kabupaten Indragiri Hilir, yakni Wakil Ketua DPRD Inhil Ir. H. Amd Junaidi An, M.Si., Dandim 0314/Inhil Letkol Arm. Wahib Mustofa Fathurrahman, M.Han., Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K., serta Kepala Kejaksaan Negeri Inhil Sugito, S.H. Kehadiran lengkap unsur Forkopimda ini menunjukkan kekompakan kepemimpinan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, penegakan hukum, dan kesinambungan pembangunan.
Rakornas Forkopimda juga dimaknai sebagai momentum refleksi bagi kepala daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Sinergi antara eksekutif, legislatif, serta unsur TNI, Polri, dan penegak hukum menjadi kunci dalam menghadapi tantangan daerah yang semakin kompleks, mulai dari isu keamanan, ketahanan pangan, hingga pelayanan publik.
Melalui partisipasi aktif dalam forum nasional ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan posisinya sebagai bagian dari kepemimpinan daerah yang siap mengawal kebijakan strategis nasional, menjaga stabilitas daerah, serta memastikan pembangunan berjalan seimbang antara kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat lokal. (Thonk).
