BATAM — Pengawasan terhadap orang asing tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan negara. Di tengah mobilitas manusia yang semakin terbuka, masyarakat harus ditempatkan sebagai mata dan telinga pertama dalam menjaga ruang wilayah. Gagasan itulah yang kembali ditegaskan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melalui program Desa Binaan Imigrasi.
Upaya memperkuat pengawasan orang asing sekaligus mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta keberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural diwujudkan melalui Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi dan Sosialisasi serta Asistensi penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di Harris Hotel Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kamis (20/8/2026).
Sebanyak 30 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari unsur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Polsek Batam Kota, Kelurahan Teluk Tering, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), perangkat RT/RW, hingga masyarakat.
Kegiatan dibuka Ketua Tim Intelijen Keimigrasian, Panca Cahya Kusuma, yang menekankan bahwa pengawasan orang asing tidak boleh berhenti di meja birokrasi. Pengawasan harus bergerak sampai ke lingkungan masyarakat.
Pesan tersebut kemudian diperkuat melalui pemaparan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) Imigrasi Batam, Irsyadulhalim, mengenai konsep Desa Binaan Imigrasi.
Program ini menjadi instrumen kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah daerah, perangkat wilayah, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum keimigrasian.
Masyarakat diberikan pemahaman mengenai dokumen perjalanan, lalu lintas orang antarnegara, pelaporan keberadaan orang asing, potensi penyalahgunaan visa, hingga pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural.
Melalui PIMPASA, masyarakat memiliki jalur komunikasi yang lebih dekat dengan Kantor Imigrasi untuk menyampaikan informasi maupun laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian.
Di Kota Batam sendiri, telah dibentuk sembilan Desa Binaan Imigrasi, yakni Kelurahan Tanjung Sengkuang, Teluk Tering, Patam Lestari, Sungai Binti, Sungai Lekop, Sungai Pelunggut, Sungai Langkai, Tembesi, dan Sagulung Kota.
Pada kesempatan yang sama, petugas Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian juga memberikan sosialisasi mengenai Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).
APOA menjadi sarana bagi pemilik atau pengurus tempat penginapan, penjamin perusahaan, maupun individu yang memberikan tempat tinggal kepada orang asing untuk melaporkan keberadaan mereka.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi. Bahkan muncul gagasan untuk membentuk grup komunikasi yang melibatkan PIMPASA dan perangkat wilayah sebagai kanal penyampaian informasi awal maupun laporan terkait keberadaan dan aktivitas orang asing. Gagasan tersebut memperlihatkan satu hal penting, pengawasan yang efektif membutuhkan kecepatan informasi.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menegaskan, pengawasan orang asing bukan semata-mata tugas Imigrasi.
"π·πππππππππ πΆππππ π¨ππππ πππππ πππππ ππππππ π πππππ ππππππππ, ππππππ πππππππππππ π πππππππ πππππππ πππππ ππππππππππ. π«πππππ ππππππππππ π ππ πππππ πππππ ππππ ππππ, πππππππππ ππππππππ πππππππ πππ ππππππ ππππππππ πΆππππ π¨ππππ π ππππ πππππ πππππ π πππππππ π ππ π πππππ πππππππππ ππππ πππππ ππππ πππππππππ. π°πππππ ππππ πππππ ππππ ππππππ πππππππ π«πππ π©πππππ π°πππππππ," ππππππππ.
Bagi Imigrasi Batam, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari komitmen memperkuat pengawasan sekaligus penegakan hukum keimigrasian. Sebab negara tidak mungkin hadir di setiap sudut wilayah dalam waktu bersamaan. Tetapi negara dapat membangun jejaring masyarakat yang sadar hukum, responsif terhadap informasi, dan berani melaporkan dugaan pelanggaran.
Di titik inilah Desa Binaan Imigrasi memiliki arti strategis. Program tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial atau sekadar penyampaian materi. Desa Binaan Imigrasi harus tumbuh menjadi jejaring pengawasan partisipatif yang hidup dari tingkat kelurahan, RT/RW hingga masyarakat. Sejalan dengan perintah harian Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, semangat penguatan pengawasan tersebut sekaligus membawa pesan “Imigrasi untuk Rakyat.”
Menjaga kedaulatan wilayah bukan hanya perkara siapa yang memiliki kewenangan, tetapi juga seberapa kuat negara membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Dan dari Batam, politik pengawasan itu sedang dibangun. Negara hadir, masyarakat terlibat, informasi bergerak, dan hukum bekerja. (π―ππ ππππ)
