𝐆𝐚𝐫𝐝𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚.𝐜𝐨.𝐢𝐝. TEMBILAHAN, 𝟎𝟗 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟔 — Dunia pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menjadi sorotan. Bukan semata karena persoalan kualitas belajar-mengajar, tetapi juga karena munculnya pertanyaan publik mengenai arah kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran pendidikan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah, adanya informasi mengenai sebuah SMP Negeri yang telah memperoleh dukungan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun masih mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Inhil untuk pembangunan toilet dengan nilai yang disebut mencapai Rp250 juta.
Jika informasi tersebut benar, publik tentu berhak bertanya, "𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐩𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐢𝐥𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐛𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐢𝐭𝐮 𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫-𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝐤𝐞𝐛𝐮𝐭𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐝𝐞𝐬𝐚𝐤 𝐝𝐢𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐛𝐮𝐭𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐤𝐨𝐥𝐚𝐡 𝐥𝐚𝐢𝐧𝐧𝐲𝐚...?" Sebab, di tengah keterbatasan fiskal daerah, setiap rupiah uang rakyat seharusnya ditempatkan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan yang paling mendesak.
"𝙺𝚊𝚕𝚊𝚞 𝚖𝚎𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚊𝚍𝚊 𝚜𝚎𝚔𝚘𝚕𝚊𝚑 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝𝚔𝚊𝚗 𝙰𝚗𝚐𝚐𝚊𝚛𝚊𝚗 𝚁𝚙.𝟸𝟻𝟶 𝚓𝚞𝚝𝚊 𝚑𝚊𝚗𝚢𝚊 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚙𝚎𝚖𝚋𝚊𝚗𝚐𝚞𝚗𝚊𝚗 𝚝𝚘𝚒𝚕𝚎𝚝, 𝚝𝚎𝚗𝚝𝚞 𝚒𝚗𝚒 𝚑𝚊𝚛𝚞𝚜 𝚍𝚒𝚓𝚎𝚕𝚊𝚜𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚌𝚊𝚛𝚊 𝚝𝚎𝚛𝚋𝚞𝚔𝚊. 𝙱𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚛𝚊𝚛𝚝𝚒 𝚝𝚘𝚒𝚕𝚎𝚝 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚙𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚐, 𝚝𝚎𝚝𝚊𝚙𝚒 𝚙𝚎𝚛𝚝𝚊𝚗𝚢𝚊𝚊𝚗𝚗𝚢𝚊 𝚊𝚍𝚊𝚕𝚊𝚑, 𝙰𝙿𝙰𝙺𝙰𝙷 𝙽𝙸𝙻𝙰𝙸𝙽𝚈𝙰 𝚆𝙰𝙹𝙰𝚁 𝙳𝙰𝙽 𝙰𝙿𝙰𝙺𝙰𝙷 𝙸𝚃𝚄 𝙼𝙴𝙽𝙹𝙰𝙳𝙸 𝙺𝙴𝙱𝚄𝚃𝚄𝙷𝙰𝙽 𝚈𝙰𝙽𝙶 𝙿𝙰𝙻𝙸𝙽𝙶 𝙿𝚁𝙸𝙾𝚁𝙸𝚃𝙰𝚂..?," 𝚍𝚎𝚖𝚒𝚔𝚒𝚊𝚗 𝚜𝚘𝚛𝚘𝚝𝚊𝚗 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚋𝚎𝚛𝚔𝚎𝚖𝚋𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒 𝚝𝚎𝚗𝚐𝚊𝚑 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝.
Bahkan, secara sederhana, anggaran Rp. 250 juta tersebut dinilai berpotensi memberikan manfaat lebih besar apabila dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, misalnya pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi fasilitas belajar, atau peningkatan sarana pendidikan di sekolah-sekolah yang kondisinya masih memprihatinkan. Dan di sinilah politik anggaran pendidikan diuji.
Pemerintah daerah bukan sekadar dituntut untuk menghabiskan anggaran, tetapi memastikan setiap anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan justru terjebak pada logika "𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐝𝐚 𝐤𝐞𝐠𝐢𝐚𝐭𝐚𝐧, 𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐫𝐚𝐩", sementara masih ada sekolah yang membutuhkan ruang kelas, meja, kursi, perpustakaan, laboratorium, maupun fasilitas dasar lainnya.
Jika benar terdapat sekolah lain yang jauh lebih membutuhkan dukungan anggaran Rp. 250 juta tersebut, maka sangat wajar apabila muncul pertanyaan mengenai dasar penentuan prioritas pembangunan. Apalagi pendidikan merupakan investasi jangka panjang.
Kesalahan menentukan prioritas hari ini bukan hanya soal angka dalam APBD, tetapi bisa berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak-anak Inhil di masa depan. Oleh karena itu, persoalan ini semestinya tidak berhenti sebagai perdebatan di ruang publik. Dinas Pendidikan, DPRD, Dewan Pendidikan, maupun para pemangku kepentingan pendidikan perlu membuka ruang evaluasi dan klarifikasi.
Aktivis pendidikan juga diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan administratif, tetapi ikut bersuara ketika terdapat kebijakan yang menyangkut keadilan distribusi anggaran pendidikan. Sebab, kalau pendidikan Inhil sedang tidak baik-baik saja, maka yang dibutuhkan bukan sekadar tepuk tangan dalam seremoni pendidikan.
Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk bertanya, "𝐔𝐚𝐧𝐠 𝐫𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐬𝐞𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐚𝐩𝐚, 𝐬𝐢𝐚𝐩𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐮𝐭𝐮𝐡𝐤𝐚𝐧, 𝐝𝐚𝐧 𝐚𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐬𝐞𝐭𝐢𝐚𝐩 𝐫𝐮𝐩𝐢𝐚𝐡 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐛𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫-𝐛𝐞𝐧𝐚𝐫 𝐤𝐞𝐦𝐛𝐚𝐥𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐟𝐚𝐚𝐭 𝐛𝐚𝐠𝐢 𝐚𝐧𝐚𝐤-𝐚𝐧𝐚𝐤 𝐈𝐧𝐡𝐢𝐥..? "
Persoalan toilet Rp. 250 juta bukan sekadar tentang toilet. Ini tentang prioritas, ini tentang transparansi, dan ini tentang keberpihakan anggaran kepada masa depan pendidikan Indragiri Hilir. (𝐓𝐡𝐨𝐧𝐤)
